RSS

Category Archives: Sejarah Kemerdekaan

Anatomi Dibalik G30S

Oleh: Arnold Lukito

http://www.indonesiamedia.com/2009/8/mid/sejarah/Anatomi.htm part 1
http://indonesiamedia.com/2009/08/30/anatomi-dibalik-g-30-s-2/
http://indonesiamedia.com/2009/09/23/anatomi-dibalik-g30s-%e2%80%93-bagian-ke-3/

Dimulai dengan adanya politikal konfrontasi antara Sukarno dengan Malaysia, yang didukung oleh Australia dan Inggris, saat itu memiliki investasi modal yang sangat besar di Indonesia. Lalu dilanjutkan tindakan “nasionalisasi” atau penyitaan perusahaan-perusahaan Inggris mencapai jumlah total US$400 million.

Saat itu seluruh investasi modal Amerika juga terancam akan disita, bahkan hampir separuhnya sudah direbut oleh PKI. Tindakan ini adalah balasan atas serangan Amerika terhadap komunis di Vietnam Selatan, setelah G-30-S di padamkan perusahaan-perusahaan itu kemudian dikelolah oleh pimpinan militer sebagai “bisnis ABRI”.

optimized_image_09858844

Setelah terjadi G30S, Indonesia mulai mengembalikan seluruh perusahaan investasi asing yang bergerak didalam sumber bahan mentah dan hasil alam, dari minyak, karet, kopi, dan teh, kepada negara seperti Belanda, Inggris dan Amerika, dll.

Kudeta dengan menggunakan G30S berjalan lancar, dan bersamaan dengan pembantaian PKI, dilihat oleh pihak asing berhasil melancarkan kembali bisnis investasi modal. Bahkan Indonesia menciptakan “UU Investasi Asing pada Januari 1967″, yang menjamin seluruh penanaman modal luar negeri di Indonesia, termasuk adanya bantuan militer, dan perlindungan Armada 7 dari ancaman masuknya ideologi komunisme.

Perusahaan perusahaan konglomerat Amerika sangat berpengaruh, menyadari potensi strategis dari Indonesia, dengan menggunakan kekuatan lobby, mereka mendiktekan mandat politik luar negeri Amerika di Washington untuk Indonesia.
Hasilnya mendorong terjadinya kudeta G30S yang berhasil memperkuat posisi investasi modal kapitalisme dan kekuatan militer Amerika di Asia Tenggara, setelah PKI ditaklukan.
Dari Chase Manhattan Bank, Freeport di Irian Barat, kebun karet ban mobil Goodyear di Sumatra, Unilever, Palmolive dan Lux di Jakarta, Uniroyal, Union Carbide, pabrik mesin jahit Singer dan National Cash Register, Tenneco, menerima kembali hak miliknya. Tidak ketinggalan hampir seluruh perusahaan minyak dari Arco, Caltex, Exxon, Chevron, Shell. Mobil Oil, keuntungan perusahaan-perusahaan ini berlipat ganda sejak Presiden Suharto berkuasa.

ciacoinb1

Karena adanya ancaman kehilangan investasi modal yang sangat besar atas sikap politik Sukarno yang sedang kampanye ganyang Malaysia dan anti barat, maka masalah ini dibahas oleh Attorney General Kennedy pada tahun 1961. Lalu dilanjutkan dengan aksi politik dimulai sejak bulan March 4, 1964. Komite 303 memberikan aksi proposal untuk merencanakan “covert action” melibatkan para individual dan group yang telah disiapkan untuk melakukan gerakan darurat di Indonesia. Beberapa bulan kemudian aksi proposal ini dilanjutkan pada musim panas 1964, berkerjasama dengan Foreign Office, mengesahkan aksi politik resolusi untuk Indonesia. Tujuan pemerintah Amerika menciptakan koalisi dan mendukung individual-individual dan golongan-golongan anti- komunis sebagai kaki tangan dan ujung tombak di Indonesia.

be046974ih3

Kemudian propaganda inipun diikuti dengan kampanye anti-pemerintah China, dan juga anti suku Tionghoa Indonesia yang saat itu diasosiasikan dengan pro komunis, maksudnya dengan melakukan demonisasi terhadap seluruh golongan Tionghoa tujuannya memperkecil perlawanan dari mereka baik secara physical maupun ideologi, agar pembantaian PKI berjalan lancar. Program ini dikoordinasikan di Washington Foreign Office bagian Asia Tenggara dan juga dengan U.S. Ambassador untuk Indonesia pada saat itu, Marshall Green. Rencana ini melibatkan individual yang akan ditunjuk sebagai liason antara US Embassy dan golongan anti komunis, pemberian dana untuk covert-action.

Dari aksi politik dilanjutkan dengan aksi militer dilapangan: Seorang anggota pasukan dari US Marines Fleet Forces pada tahun 1986, pernah bercerita setelah terjadinya penculikan G30S di Jakarta, bersama Armada 7 sekitar tahun 1965 mendarat di Tanjung Priok kurang lebih seminggu dalam tugas “search and rescue”, untuk menyelamatkan warga Amerika didalam keadaan krisis di Jakarta. Juga bersamaan dengan pemberian bantuan M-16 untuk menumpas gerakan komunis.

sukarjfk

CIA mengakui kejadian G30S adalah aksi yang paling berhasil dan seringkali dijadikan contoh model untuk kegiatan insurgency di Asia dan beberapa negara Amerika Latin. (Southwood and Flanagan: Indonesia: Law, Propaganda, and Terror, 1983, # 36)
Beberapa ahli menekankan cara pola rencana CIA di Laos, Guatemala, Philipine, Argentina, Brazil, Pre-Sandanista Nicaragua, Chile, Zaire, dan di Indonesia dalam G30S pun terlihat adanya persamaan taktik “menciptakan friksi adu domba” diantara beberapa kekuatan badan politik dan 4 golongan kekuatan yang mendukung Jenderal Yani/Nasution vs PKI, pendukung kubu dukungan CIA: Jenderal Soeharto, dan kubu kekuatan terakhir Presiden Sukarno.

be062290el0

Langkah-langkah skenario badan intelijen asing:

  1. Dengan psychological propaganda membuat rumor bahwa komunis semakin berambisi, lawan politik Sukarno, yang sangat tinggi nasionalismnya. Digunakan oleh negara China untuk menguasai negara Indonesia.
  2. Memberikan bantuan terhadap individual-individual dan kelompok-kelompok yang mampu dan siap untuk menghancurkan golongan komunis.
  3. Mendukung kelompok anti Komunis (Dewan Jenderal) didalam lingkungan Presiden Sukarno dengan konsep jelas, yang akan menyatukan kelompok yang tidak mendukung fraksi-fraksi komunis dan menciptakan jurang antara PKI dan majoritas warga Indonesia.
  4. Menunjuk dan membimbing calon pemimpin Indonesia yang telah ditunjuk untuk mengambil kuasa setelah “military covert action”: Kudeta G30S selesai, PKI dihancurkan, dan siapa yang akan memimpin Indonesia bila Sukarno tewas, maupun disingkirkan dari posisi kedudukan sebagai Presiden Indonesia.
  5. Meneliti, memberikan evaluasi, dan memonitor kegiatan kelompok yang anti Sukarno, gunanya untuk mempengaruhi group itu agar selanjutnya, mendukung Presiden anti komunis yang Amerika sudah persiapkan.
  6. Secara publik Amerika mendukung group I: Perwira-perwira tinggi pro Western sebagai kelompok anti komunis, dirumorkan sebagai Dewan Jenderal, yang akan melakukan kudeta pada 5 Oktober 1965.
  7. Namun dibalik group I, secara rahasia badan intelijen asing juga mendanai group II, tanpa sepengetahuan Dewan Jenderal, maupun publik, menunjuk Suharto sebagai pewaris kuasa negara Indonesia, untuk menggantikan Presiden Sukarno. Dibalik layar Suharto berkerjasama dengan US mendukung diciptakannya Dewan Revolusi bersama orang kepercayaanya yaitu: BrigJen Supardjo sebagai Teknikal Komando, Kolonel Suherman, Kolonel Marjono, LetKol Usman Sastrodibroto, Mayor Sujono, Kolonel Latief, LetKol Untung, didukung 5 dari 7 batalion Diponegoro dan juga Brawijaya. Dikemudian hari Suharto menyiapkan TNI RPKAD dibawah pimpinan Kolonel Sarwo Edhie Wibisono, berkerja sama dengan 4 Ketua Nadhatul Ulama, dan pemuda Ansor, sebagai bagian dari pembersihan komunis Indonesia.16581394
  8. Setelah CIA berhasil mengontrol 4 kubu kekuatan yang berlawanan, maka dilanjutkan dengan menciptakan “trigger-point untuk menciptakan Domino effects”” agar terjadi konflik perebutan kekuasaan didalam negara Indonesia, dengan cara membocorkan sebuah “dokumen penting” pada September 14, 1965. Intinya bahwa Dewan Jenderal akan melakukan Kudeta pada 5 Oktober 1965. Kemudian pemimpin ABRI melakukan rapat emergency pada tanggal 18 September membahas kebenaran rumor dan tindakan apa yang harus dilakukan, dan rapat terakhir dilakukan pada September 30.
  9. Dewan Revolusi yang dikepalai oleh LetKol Untung diberikan lampu hijau untuk melakukan counter-kudeta terhadap Dewan Jenderal pada 30 September, dengan menggunakan nama Presiden Sukarno sebagai alasan untuk menculik.
  10. Melibatkan keberadaan “2000 low level PKI” di Halim, didalam kejadian G30S, sebagai alasan keterlibatan komunis dalam G30S, diikuti oleh propaganda, fitnah dan penghianatan.

Pada bulan November 1965, Suharto mengesahkan Tim Pembersih Khusus dipimpin Kolonel Sarwo Edhie Wibowo untuk menumpas PKI, dilanjutkan dengan pembataian masal yang dimulai dengan pemberian “5000 hit lists” dari pihak Amerika. Dimana dikatakan adanya pengecekan daftar nama yang sudah dieliminasi. Pemberian sejumlah radio telekomunikasi dari Amerika dan British, tanpa sepengetahuan pihak Indonesia, bahwa frequenzynya secara rahasia dimonitor. Seluruh percakapan dalam radio, selama perencanaan, serta perintah komando dan pembantaian PKI terjadi, didengarkan oleh British inteligen. Komunikasi itu dimonitor selama setahun, dan diterjemahkan oleh British MI6 di Phoenix Park, Singapore, dan British Hong Kong Head Quarters. G30 S telah berlalu, komunism dan sosialism dihancurkan, tembok Berlin telah diruntuhkan pada 1989, Soviet Union terpecah belah, Presiden Boneka Suharto pun akhirnya telah digulingkan.300px-ahnasution1965

Walaupun CIA telah mengeluarkan ”blacked-out” dokumen pada 1998 mengenai kejadian 30 September, dan pada tahun 2007, Presiden Suharto Authorized Biography pun memberikan opini mengenai Kudeta G30S, namun inti tulisan dari seluruh sumber buku itu terjadi “conflict of interests”, bertentangan dengan banyak fakta bukti-bukti dilapangan yang ada dan telah dianalisa oleh para ahli dokter forensik, bahkan buku dan kesaksiannya mudah sekali dituduh sebagai lanjutan fabrikasi dari kejadian yang sebenarnya. Terutama buku Suharto’s Authorized Biography lebih menitik beratkan bahwa dirinya sebagai pahlawan bangsa dan kuatnya keterlibatan PKI didalam G30S, akan tetapi kurang dapat memberikan bukti-bukti keterlibatan PKI secara langsung, selain hanya alegasi politikal motive, bahkan Suharto dalam buku itu terlihat berusaha keras menutupi keterlibatan dirinya didalam aksi rencana awal G30S. Sedangkan hampir selusin buku yang ditulis diluar Indonesia intinya adalah hypothesis yang mejelaskan bahwa PKI dan Presiden Sukarno adalah pihak yang menjadi korban perebutan kekuasaan didalam negara Indonesia, dengan MayJen Suharto sebagai pewaris kuasa satu-satunya, yang mengenal dengan baik seluruh pelaku konspirator G30S, dan secara rahasia terlibat dari awal sampai akhir didalam melaksanakan sinkronisasi rencana US untuk menggulingkan Presiden Sukarno.

Pada tanggal 30 September 1965, Presiden Sukarno memberikan pidato Musyawarah Besar Teknik(Mubestek) di Stadium Senayan, setelah itu pulang menemui Dewi Sukarno. Menurut informasi yang didapat LetKol Untung mengejar kendaraan Presiden, dan membawa Presiden keliling melewati Istana Merdeka dengan memberikan informasi bahwa Istana Merdeka sudah dikelilingi oleh pasukan-pasukan dari luar daerah, padahal mereka adalah pasukan Tjakrabirawa. Lalu mengusulkan untuk ke Halim dengan alasan keselamatan dan nyawanya terancam. Akan tetapi banyak yang spekulasi bahwa LetKol Untung mencoba memenuhi rencana awal yang akan mengindikasikan bahwa Presiden Sukarno adalah bagian dari perencana G30S, dan menggunakan Halim sebagai Markas Operasi.

Beberapa urutan kejadian pada October 1, 1965 dan bulan-bulan berikutnya terlihat sangat jelas tetapi cerita detail penculikan masih tetap menjadi misteri, artikel ini akan berusaha merekonstruksi kejadian semaksimal mungkin, walaupun banyak data yang telah hilang didunia politik Indonesia. Yang pasti para Dewan Jenderal telah diculik dan dibunuh pada malam September 30, 1965. Dilanjutkan dengan tuduhan terhadap warga Indonesia termasuk etnis Tionghoa (Southwood and Flanagan: Indonesia: Law, Propaganda, and Terror, 1983, # 53) sebagai anggota PKI, tanpa adanya pengadilan resmi, majoritas dibantai menggunakan pisau dan golok, sebagaian dianiyaya, ada yang dipaksa menggali kuburan masal, dan juga ada yang dilemparkan kedalam goa, namun banyak korban yang dibuang kekali, kejadian ini berlaku diseluruh pelosok Indonesia akan tetapi kebanyakan di Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh, dan Bali. Kudeta ini sangat mudah dilakukan, karena terjadinya legitimasi propaganda media dan badan inteligen.g-30-spki

Pagi hari 1 Oktober satu group pimpinan TNI melakukan pelanggaran manusia, melakukan summary executions, pembunuhan systematic, penyiksaan, untuk mendukung kekuatan politik Suharto dan dalam usaha mengambil alih kuasa ABRI saat itu (Southwood and Flanagan: Indonesia: Law, Propaganda, and Terror, 1983, # 49)
Counter Kudeta ini menggunakan kekuatan militer dengan alasan menghancurkan kaum komunis, yang sangat kritikal dengan terjadinya korupsi didalam tubuh Bisnis TNI pada tahun 60an. Akan tetapi Suharto dengan cepat menyusun kekuatan dalam waktu 4 bulan didalam sejarah pembantaian rakyat Indonesia yang sangat keji.(Chomsky, Noam and Herman16581231, Edward S. The Washington Connection and Third World Fascism, 1979, #206)

Sejarah politik Indonesia sejak 1965 adalah politik pelanggaran HAM, warga menghilang diculik, mahasiswa meninggal secara misterious seperti kecelakaan, dan segala macam kejadian. Kekejian teror yang membuta bukanlah cara efektif negara untuk menaklukan warga Indonesia sendiri. Bahkan rezim yang paling brutal akan memanipulasi hukum seperti Nazi Germany, dan Stalin di Russia tidak terkecuali, termasuk Suharto. Akan tetapi UU negara melegalisasikan “martial law” KOMKAMTIB (Bunge, Frederica M: Indonesia: A Country Study. Wasington HQ, Dept of the Army 1983) sebagai Dwi-Fungsi ABRI “organisasi state teror” memang dimaksudkan untuk mendukung kebijaksanaan Suharto. Total jumlah korbanpun tidak dapat dipastikan tapi diperkirakan dari 1-3 juta korban, sebagai Genocide kedua terbesar setelah korban Nazi dalam Perang Dunia II.

Sukarno seorang kharismatik, Bapak Kemerdekaan Indonesia, sudah memimpin hampir 20 tahun. Sukarno secara politik bermain mata diantara 2 ideologi: dunia barat dan blok sosialis/komunis. Dengan cerdiknya menciptakan ideologi baru; Nasakom, singkatan dari nationalism, agama dan komunis. Saat itu Partai Komunis Indonesia sangat kuat. Dikatakan memiliki 3 juta anggota dengan 10 juta pendukung, menjadikan PKI nomor 4 di Indonesia dan partai komunis yang berpengaruh diluar China dan USSR. PKI secara umum mendapat dukungan politik Presiden Sukarno, akan tetapi tidak membuat dirinya sebagai seorang komunis sejati.

sukarno-suharto

Walaupun Sukarno adalah Presiden seumur hidup namun tidak memiliki kekuatan untuk menjadikan dirinya seorang diktator. Pihak militer dan pemegang elite politik mampu membatasi langkah kekuasannya. Lebih lanjut para pemegang kuasa militer seperti loose cannon “mereka dapat bertindak tanpa persetujuan dari Presiden Indonesia”, seperti menghentikan demonstrasi, menutup penerbitan surat kabar, menculik, dan melakukan penyiksaan didalam interogasi terhadap pemimpin oposisi politik dan ketua PKI.

Sukarno mendirikan PNI ditahun 1927, partai ini dilarang Belanda. Sebagai ketua partai, dipenjarakan oleh pemerintah pada tahun 1930, setahun kemudian dibebaskan. Partai ini lalu dibubarkan tahun 1945, setelah Indonesia merdeka, karena adanya perbedaan pendapat, dianggap kurang diperlukan?
Kemudian pada tahun 1947-1948 PNI diaktifkan kembali. Kepemimpinan PNI tidak lagi diurus oleh Sukarno, dan para pemimpin PNI didaerah-daerah, majoritas mendukung ideologi komunis, pada 1965 sekretaris jenderal PNI dan banyak dari para anggota menjadi target dan korban pembunuhan masal, dianggap pendukung PKI.

Sebagai Presiden Indonesia yang dikatakan memiliki IQ sangat tinggi, tetapi Sukarno tidak memiliki partai politik, dan tergantung terhadap keberadaan PKI untuk kebijaksaan politik di Indonesia, badan intelijen asing pun menilai MenLu Dr Subandrio adalah pewaris kuasa Sukarno yang tidak disukai Amerika karena mendukung ideologi komunisme. Sukarno seringkali mengatakan setelah Indonesia merdeka dari Belanda bukan berarti akhir dari pergolakan politik didalam tanah air. Selalu didalam pidatonya mengingatkan seluruh rakyat Indonesia perlunya kelanjutan dari kemerdekaan untuk menciptakan negara adil sejahtera, dan makmur. Namun orasinya meninggalkan persepsi dan definisi berlainan diantara seluruh rakyat Indonesia juga terhadap badan intelijen asing yang selalu melakukan analisa politik terhadap apa yang diucapkan dan apa yang akan dilakukan oleh Presiden Sukarno selanjutnya. Tingkah laku Sukarno sangat meresahkan pemimpin-pemimpin negara barat, bahwa PKI akan menjadikan Indonesia berideologi Sosialisme/Komunisme (“ekonomi kerakyatan” sosialisme/komunisme dijanjikan oleh Mega/Prabowo dalam Pemilu 2009).

suharto_01

Sukarno berhasil mengalahkan PKI dalam konfrontasi ditahun 1948. Namun PKI dapat meraih sukses simpatisan didalam eleksi Presiden tahun 1955. Kemudian PKI naik menjadi partai yang sangat berpengaruh pada pemilihan partai legislatif tahun 1957 (US Army’s 1983 Areas Studies Handbook on Indonesia), tentu sebagai politisian Sukarno menyadari ada baiknya berkerja sama untuk kebaikan bersama. Karena PKI telah membentuk SOBSI organisasi buruh hampir diseluruh daerah dan memiliki anggota sangat besar yang dapat membuka jalan untuk memberikan keadilan serta kesejahteraan terhadap seluruh rakyat. Bahkan Sukarno mengharuskan pegawai negeri mempelajari prinsipal Nasakom dan teori Marxis untuk studi banding.

Diawali kunjungan Sukarno menemui Mao Tse Tung ke Peking pada November 1964, kemudian Dr Subandrio menerima kunjungan ketua partai komunis China, Zhou En-Lai, di Istana Bogor April 20, 1965. Setelah itu Sukarno pada bulan Augustus memberikan pidato diperlukannya sebuah pasukan kelima, diluar seluruh pasukan militer dan polisi. Pemerintah Amerika dan media barat memberitakan bahwa Sukarno membeli 100,000 AK-47 dari China untuk mempersenjatai pasukan milisia, semua senjata disimpan didalam gudang senjata TNI-AU di Halim Perdana Kusumah.
Ketika 2000 Gerwani dan Pemuda Rakyat mendapatkan latihan militer terutama dalam cara baris-berbaris, sejak bulan July 1965, didalam persiapan untuk mengikuti pawai hari angkatan bersenjata pada 5 Oktober 1965 di Monas. Tujuan utamanya juga dipersiapkan untuk menyerbu Malaysia. Namun anggota level bawahan komunis ini “hanya diijinkan menggunakan senapan kayu!” Juga keberadaan mereka di Halim, secara politik sengaja “being set-up” untuk melibatkan seluruh nama PKI secara langsung kedalam penculikan dan pembunuhan dalam kasus G30S.

Dalam pidatonya dibulan Augustus 1964, Sukarno mengucapkan bahwa dirinya menghendaki suatu group revolusi, tidak keberatan apakah mereka berasal dari kaum nasionalis, kelompok agama, atau komunis, dan menambahkan “Saya adalah kawan Komunis, sebab Komunis adalah rakyat yang tidak gentar melakukan aksi revolusi” Lalu pada hari peringatan PKI, April 1965, Sukarno berkata “Saya mencintai PKI sebagai saudara setanah air, dan bila saya meninggal saya akan merasa kehilangan seorang saudara kandung”.

Sukarno menyetujui konfrontasi dengan Malaysia atas masalah Sabah, 29 December, 1963, pasukan gerilya Indonesia menyerang Kalakan, 50 km didalam daerah Sabah. Hasilnya pasukan Ghurka Inggris dan Malaysia menghancurkan seluruhnya kecuali 6 gerilya menjadi tawanan. Juga 7 Maret 1964 mengirim ABRI dan pasukan Marinir untuk memata-matai kedalam negara itu, namun beberapa tertangkap dan dihukum mati di Malaysia. Sejak tahun 1963 Sukarno mulai melakukan propaganda anti Amerika, seperti melakukan pelarangan mendengarkan lagu Beatles dan group KoesPlus, pelarangan dansa Agogo, dan segala macam apapun yang berbau Amerika.
Ketika US Ambassador untuk Indonesia menghadiri acara pawai, Presiden Sukarno dalam pidatonya katakan dalam bahasa Inggris “go to hell with your aids”, mengakibatkan US President Johnson pada December 1963 memotong dana bantuan sandang pangan terhadap negara Indonesia. Akan tetapi bantuan militer tetap diberikan untuk menghadapi komunisme.

Kemudian pada Januari 1965 Sukarno mengejutkan dunia sebagai negara Asia pertama yang keluar dari PBB, sebagai reaksi protes karena Malaysia mendapatkan kedudukan didalam UN Security Council. Dilanjutkan pada August 1965 Sukarno dalam pidatonya mengatakan akan mengaktifkan pasukan kelima dalam keadaan darurat karena adanya konfrontasi dengan Malaysia. Keadaan ekonomi di Indonesia saat sebelum terjadinya Kudeta G30S sangat parah sekali. Bahkan Sukarno dirumorkan menderita penyakit keras, serta adanya kecemasan dan pelemparan psy-op propaganda dan rumor bila Sukarno meninggal maka PKI akan dihancurkan oleh kekuatan militer. Segala rumor propaganda ini sengaja diciptakan oleh badan intelijen untuk menciptakan krisis politik dan kecurigaan dari setiap lapisan badan negara. Badan intelijen analis dari beberapa negara menilai Sukarno sudah berada diluar jalur dan keputusan bersama diambil bahwa “dirinya harus disingkirkan secepatnya.”

Saat itu perang di Vietnam melawan Komunis sedang berlangsung, dunia barat menyadari demokrasi dan sistim kapitalism di Asia Tenggara sangat terancam dengan keadaan politik domestik Indonesia, bahkan PKI berkembang sangat pesat kedalam kabinet negara Indonesia tanpa adanya perlawanan berdarah seperti dinegara-negara Asia Tenggara lainnya. Itulah persepsi yang berlangsung terhadap PKI.

Psy-Op Black Propaganda: Tujuan utama kampanye ini, melakukan character assassination/demonization “memberikan persepsi bahwa kaum komunis adalah mahluk tidak beragama” ini adalah langkah awal untuk mempersiapkan “hati nurani dan pikiran seluruh warga Indonesia” sebagai brain-wash, mengisi dan mempengaruhi cara pola berpikir majoritas didalam usaha melancarkan “physical koordinasi” dan kerjasama bagi seluruh group dan individual yang akan melakukan aksi pembantaian PKI. Dalam sensus dari jumlah 40 juta, paling sedikitnya 1/4 sejumlah 10 juta adalah anggota pendukung PKI. Sejumlah 10 juta warga Indonesia, ditambah sanak keluarga, saat itu dibawah ancaman pembunuhan langsung (Southwood and Flanagan: Indonesia: Law, Propaganda, and Terror, 1983, # 74).

Provokasi dan hasutan melalui pamplet disebarkan melalui helicopter, radio, koran-koran di Indonesia, dilakukan menggunakan unsur nasionalism, etnis, dan agama seperti: “Bunuh atau dibunuh, bunuh atau tanah dirampas, Cina Komunis adalah Kafir, bunuh dan habiskan mereka demi kebesaran Islam”. (Southwood and Flanagan: Indonesia: Law, Propaganda, and Terror, 1983, # 67). Dilanjukan dengan pembantaian masal terhadap 1-3 juta korban yang dilakukan oleh Pasukan RPKAD, direstui oleh 4 ketua NU, dan pemuda milisia Ansor.

Hubungan diantara Dewan Revolusi: Karena kerasnya rumor yang didengungkan oleh CIA selama beberapa tahun. Perwira-perwira muda “percaya” dan berkesimpulan bahwa adanya Dewan Jenderal telah melakukan korupsi dan menerima uang sogok dari Amerika. Dengan kehidupan yang sangat mewah dimana seluruh rakyat sedang mengalami kesulitan ekonomi, ditambah bahwa Dewan Jenderal telah menghianati dan akan melakukan Kudeta terhadap Presiden Sukarno pada October 5, 1965. Menurut catatan sejarah pergolakan dimulai dari perwira-perwira yang berasal dari Jawa Tengah, namun di Jakarta dibelakang layar sebuah rencana kudeta dipimpin oleh Jenderal Soeharto, Jenderal Supardjo, Kol Latief, dan LetKol Untung “kebetulan” dipindahkan pada January 1965, ditugaskan memimpin 3 unit Tjakrabirawa, pengawal Istana Presiden Merdeka.

Singkatnya dalam hari D-Day ketika semua berkumpul di Halim Perdana Kusumah, Kolonel Latief dan LetKol Untung mengatakan kepada seluruh pasukan bahwa: Malam itu adalah saatnya bertindak terhadap para Dewan Jenderal karena mereka akan melakukan Kudeta terhadap Presiden Sukarno pada Oktober 5, yang akan didukung oleh US, cerita ini dipercayai oleh seluruh anggota pasukan. Mereka diperintahkan untuk menciduk para Dewan Jenderal dengan menggunakan nama Sukarno “Presiden memanggil dan menunggu di Istana”. Aksi G30S dilakukan tanpa sepengetahuan Presiden Sukarno secara detail. Karena hampir tidak mungkin seorang Presiden Indonesia memerintahkan untuk menculik dan membunuh seluruh 7 Jenderal. Sebagai aparat negara bertugas mempertahankan kedaulatan negara, mematuhi perintah atasan, dan sangat percaya apa yang mereka lakukan akan mengembalikan Negara Indonesia, dan akan menyelamatkan Presiden Sukarno. Seluruh anggota TNI malam itu yakin bahwa rencana Kudeta Dewan Jenderal benar akan terjadi, maka LetKol Untung yang diwakili oleh Letnan Satu Doel Arief melakukan operasi militer yang dikenal dengan peristiwa G30S. Hubungan diantara para konspirator perlu diketahui: Jenderal Soeharto secara pribadi mengenal LetKol Untung sebagai anak buah, begitupun terhadap Kolonel A. Latief, Major Bambang Supeno.

Dua tahun lalu pada 10 Juli 1963 Suharto diangkat menjadi PangKostrad, dan beberapa hari sebelum 30 September 1965 memerintahkan kedatangan pasukan dari luar daerah ke Jakarta, dan harus diingat Suharto melakukan inspeksi kesiagaan siap tempur, terhadap seluruh unit dari “pasukan penculik” pada 29 September 1965, sehari sebelum kejadian aksi G30S.
Bahkan pada 10pm malam itu, beberapa jam sebelum terjadinya aksi penculikan terhadap para Dewan Jenderal, Kolonel A. Latief menemui Suharto, ketika Tommy berada dirumah sakit, untuk memberikan laporan terakhir bahwa rencana yang mereka ketahui bersama akan dilakukan dalam beberapa jam, dan semua berjalan lancar.
Namun dalam buku Autobiographynya Suharto mengatakan Kolonel Latief hanya lewat tanpa mengucapkan sepatah katapun, bahkan dalam interviewnya dimuat di media Malaysia, Suharto pernah menuduh Kolonel Latief mencoba untuk menculik dan membunuh dirinya pada malam itu tanpa pasukan, dirumah sakit????

Apakah MayJen Suharto Penghianat: Badan intel asing menghianati para Dewan Jenderal sebagai umpan-pancingan agar G30S terjadi, sedangkan Suharto sebagai pewaris kuasa dalam covert action ini menghianati seluruh sahabat dan para pelaku G30S dan kemudian secara sistematis mengambil alih kuasa ABRI, dengan cara mencuci tangan keterlibatan dirinya dari rencana awal, dan mengeksekusi hampir seluruh Perwira yang melakukan aksi G30S untuk keuntungan dirinya.
Yang sangat menarik dan perlu diingat LetKol Untung; didalam sidang Militer berkata “Bapak(Suharto) telah menghianati saya”.

Setelah Dewan Revolusi berhasil menghancurkan Dewan Jenderal. Pada March 1966, Suharto mengutus 2 Jenderal menemui Presiden Sukarno di Istana Bogor, menghasilkan Super Semar, namun bukti surat itu tidak pernah ditemukan, dan dikatakan hilang???

Pasukan-pasukan TNI-AD yang terlibat dalam aksi penculikan berasal dari:
* 1 regu dari Tjakrabirawa diketuai oleh LetKol Untung.
* 1 regu dari 454 Jawa Tengah diketuai oleh Major Sukino.
* 1 regu dari 530 Jawa Timur diketuai oleh Major Bambang Supeno.
* 1 regu Brigade Infantri I diketuai oleh Kolonel A. Latief

Awalnya PKI tidak diganggu, untuk melakukan seperti apa yang sudah direncanakan dengan detail dari semula, dan juga untuk mencuci nama semua yang terlibat, Suharto memulai propaganda hitam dengan memberikan bukti-bukti fabrikasi dan mengatakan bahwa PKI beserta Gerwani telah menculik dan membunuh para Jenderal. Walaupun tak satupun terbukti bahwa adanya penduduk sipil yang terlibat dalam aksi penculikan, dan pembunuhan, karena didalam aksi operasi militer, mereka semua berseragam TNI-AD, dan mengendarai kendaraan TNI-AU. Pasukan-pasukan dikerahkan menjadi 7 unit, setiap unit bertugas untuk menciduk satu jenderal. Jumlah mereka tidak sama tergantung rumah Jenderal mana yang akan mereka akan kunjungi, bagi yang dikerahkan untuk menciduk Jenderal Nasution dan Jenderal Yani, memiliki lebih banyak anggota pasukan dari unit yang lain. Karena kedua Jenderal ini memiliki anggota pasukan bersenjata didepan rumah mereka, dan mengantisipasi bahwa perlawanan mungkin akan terjadi.

Pertemuan di Lubang Buaya dimulai pada 2:00 pagi, persiapan logistik selesai sekitar 3:00 pagi, kemudian satu persatu mereka naik kedalam kendaraan yang telah diperintahkan. Sekitar 3:15 kira-kira selusin bus dan truk yang membawa seluruh pasukan berangkat dari Halim Perdana Kusumah dan tiba 45 menit kemudian, didaerah kawasan Menteng, perumahan elite di Jakarta. Mereka tiba ditarget lokasi sekitar pukul 4:00 pagi.

Penculikan terhadap Jenderal Yani: Regu penciduk untuk Jenderal Yani berangkat dari Lubang Buaya dibawah pimpinan Letnan Satu Mukijan, menggunakan 2 Bus dan 2 Truck, dengan pasukan sebanyak 1.5 Kompi. Melewati Jakarta Bypass, kemudian memotong jalan melalui Jalan Rawamangun menuju Salemba, Jalan Diponegoro dan Jalan Mangunsakoro, mereka tiba dirumah Jenderal Yani di Jalan Lembang.

Pasukan dibagi menjadi 3 group, yang pertama menjaga belakang rumah, yang kedua menjaga didepan rumah, dan group ketiga dibawah pimpinan Letnan Satu Mukijan dan Sersan Dua Raswad, memasuki perkarangan rumah dan menghampiri rumah. Mereka berdua menyapa pasukan penjaga bahwa mereka menyampaikan pesan penting dari Presiden Sukarno. Melihat seragam Tjakrabirawa mereka tidak menaruh curiga sama sekali, kemudian diikuti oleh group penyerang dengan cepatnya melucuti senjata mereka. Menjawab ketukan dipintu, pembatu rumah tangga membuka pintu, dan secepatnya didorong kesamping. Setelah mereka masuk kedalam rumah, group yang dipimpin oleh Sersan Raswad menjumpai anak laki berumur 7 tahun; Eddy putra Jenderal Yani yang sedang mencari Ibunya.

Eddy diminta membangunkan Jenderal Yani, kemudian keluar mengenakan pakaian pajama, Raswad mohon agar Jenderal Yani menemui Presiden sekarang juga. Jenderal Yani meminta tunggu untuk mandi, akan tetapi Raswad katakan tidak perlu mandi, dan tidak perlu tukar pakaian. Karena sadar apa yang terjadi kemudian Jenderal Yani memukul salah satu prajurid, dan masuk kedalam kamarnya secepatnya untuk mengambil senjata, dan menutup pintu berjendela gelas dibelakangnya. Raswad kemudian perintahkan Sersan Gijadi untuk lepaskan tembakan. Sejumlah 7 peluru menembus pintu dan menewaskan Jenderal Yani saat itu juga. Sebagian dari group, yang terdiri dari Raswad dan Gijadi, juga Korporal Djamari, Prajurid Kepala Dokrin, dan Prajurid Satu Sudijono, menyeret jenasahnya keluar dan melemparkan kedalam salah satu bus yang sedang menunggu. Kemudian mereka semua kembali melalui Jatinegara menuju Lubang Buaya, disana Mukidjan melaporkan hasil tugasnya kepada Doel Arief.

Penculikan terhadap Jenderal Soeprapto: Karena rumah Jenderal Soeprapto tidak dijaga, maka hanya diperlukan pasukan dalam jumlah kecil. Dengan menggunakan pasukan yang dimuati dalam satu Toyota Truk dibawah pimpinan Sersan Dua Sulaiman dan Sukiman. Jumlah mereka sebanyak 19 orang, dipersenjatai dengan Sten guns, Garrand, dan Senapan Chung.

Walaupun Letnan Doel Arief sudah membawa Sersan Sulaiman malam sebelumnya dimana lokasi rumah ini, namun menyasar 2 kali kealamat yang salah di Jalan Besuki. Regu kecil ditempatkan dikiri dan kanan rumah, sementara regu utama memasuki halaman rumah. Kemudian pecah menjadi 3 kelompok, yang pertama dan kedua menjaga pintu masuk utama, dan garasi. Lalu yang ketiga memasuki rumah dipimpin oleh Sulaiman.
Malam itu Jenderal Soeprapto tidak dapat tidur, dan diganggu oleh suara anjingnya, lalu Soeprapto berjalan keluar dengan T-Shirt, sarung, dan sandal jepit. Korporal Dua Suparman menjawab sapaan Jenderal Soeprapto, dengan memberikan salut dan katakan Presiden ingin temui dirinya. Tanpa memberi kesempatan untuk berpakaian, menutup pintu secepatnya Suparman menyeret Jenderal Soeprapto ke Toyota Truk. Istri dari Jenderal Soeprapto yang menyaksikan kejadian itu melalui jendela sangat kaget dan kecewa, dan percaya bahwa suaminya ditahan. Kemudian mencoba menghampiri suaminya namun dihalangi oleh pasukan pimpinan Sersan Dua Sulaiman, yang membawa Soeprapto ke Lubang Buaya.

Penculikan terhadap Jenderal Parman: Pagi itu kira-kira jam 4:00 pagi, ketika satu group dengan jumlah 20 tentara muncul diluar rumah Parman dijalan Serang. Mendengar suara diluar, Jenderal Parman dan istri yang sedang bergadang keluar kehalaman kebun mereka, mengira ada maling dirumah tetangga. Kemudian melihat group dari Tjakrabirawa didalam halamannya, lalu bertanya; ada apa?

Mereka katakan diperintahkan untuk menjemput untuk menemui Presiden. Tanpa curiga dan tanpa berikan tanda kecurigaan, Parman masuk kedalam rumah diikuti oleh sebagian Tjakrabirawa dan berhasil ganti pakaian dinas Walaupun sebagai istri sangat tersinggung dan merasa mereka sangat kurang sopan, namum Parman diberikan kesempatan untuk ganti pakaian dinas, sebelum jalan membisikan istrinya untuk hubungi Jenderal Yani secepatnya. Jenderal Parman berpikir dirinya ditahan atas perintah Presiden Soekarno. Tapi begitu mereka akan pergi salah satu anggota Tjakrabirawa mencabut dan membawa telephone rumahnya.

Walaupun Jenderal Parman sadar apa yang terjadi namum tidak melakukan perlawanan dalam perjalanan ke Lubang Buaya. Lima belas menit kemudian Ibu Harjono datang menangis mengatakan suaminya telah ditembak mati, menyadarkan apa yang telah terjadi. Namum, istri dari Jenderal Parman terganggu oleh anggota Tjakrabirawa yang sering kali menjemput suaminya pada waktu diluar jam kerja, yang menjabat sebagai Kepala Angkatan Darat Intelijen atas perintah Presiden tidak sadar apa yang terjadi saat itu.

Penculikan terhadap Jenderal Sutoyo Siswomiharjo: Pasukan penyerang dipimpin oleh Sersan Mayor Surono yang menerima perintah langsung dari Doel Arief secara pribadi. Kelompok ini memulai dengan menutup jalan Sumenep dimana korban tinggal. Ketika itu kebenaran ada Hansip yang sedang patrol, senjata mereka dilucuti satu persatu. Kemudian seperti halnya dengan modus operandi terhadap penculikan Jenderal lainnya, group ini dibagi tiga squads, yang pertama menempatkan diri didepan, yang kedua dibelakang rumah dan yang ketiga melakukan penculikan. Dengan membujuk Jenderal Sutoyo membuka pintu kamarnya dengan alas an akan memberikan surat dari Presiden. Kemudian mengikat tangannya dibelakang kepala dan menutup kedua matanya lalu mendorong kedalam truk yang sedang menunggu, kemudian mereka mencapai Lubang Buaya secepatnya.

Penculikan terhadap Jenderal Pandjaitan: Tidak seperti para Jenderal lainnya, Pandjaitan tinggal di Kebayoran Baru, didaerah Blok M, dijalan Hasanudin. Rumahnya seperti typical model Kebayoran, mempunyai 2 lantai, tidak seperti rumah yang model klasik di Menteng. Kamar keluarga Pandjaitan semuanya berada dilantai 2. Disebelah rumah tapi dalam satu komplek, terdapat ruangan kecil dimana ada 3 saudara laki-laki yang tinggal. Dua truk penuh dengan tentara muncul dijalan Hasanuddin, dan yang satu memarkir didepan dan yang kedua dibelakang.

Setelah melewati pagar besi disekitar rumah, pasukan penculik memasuki ruangan dibawah tangga, membanguni pembantu rumah tangga yang sudah tua. Sangat ketakutan mengatakan majikan tidur diatas. Keributan didalam rumah telah membuat seluruh keluarga bangun, mengira rumahnya sedang dikunjungi oleh pencuri lalu merampas pistol dari para penculik. Mereka segera ditembak oleh pasukan penculik. Salah satunya Albert Silalahi, kemudian tewas di rumah sakit dari luka tembakan. Sementara itu dilantai dua istri Jenderal Pandjaitan dalam kepanikannya bertanya apakah hal ini semacam latihan? Tapi mengatakan hal ini bukan latihan sama sekali.

Melihat seragam Tjakarabirawa dilantai satu, dirinya mengira pasti ada pesan dari Istana, tetapi ancaman yang berlangsung meyakinkan bahwa telah terjadi suatu hal yang sangat janggal. Prajurid dibawah sangat nervous untuk tidak naik kelantai dua, lalu berteriak dan memerintahkan Jenderal Pandjaitan untuk turun kebawah, tapi ditolaknya. Pertama Jenderal Pandjaitan mencoba menghubungi Polisi, tetangga, kemudian Kolonel Samosir, tapi gagal. Karena telephone line sudah dipotong. Lalu mencoba menggunakan Stengun untuk menghalau penyerang, tapi senjatanya macet.
Kemudian dirinya dipaksa turun karena adanya ancaman terhadap keluarganya. Ketika dirinya berada dihalaman dia mencoba untuk lari dan pertahankan dirinya, namun penculik menembaknya. Walaupun istrinya memohon paling tidak untuk memakamkan jenazahnya, namun mayatnya dilemparkan kedalam truk dan dibawa ke Lubang Buaya. Yang sangat menarik pada saat itu polisi bersepeda bernama Sukitman setelah mendengar tembakan menuju lokasi, menempatkan dirinya pada posisi diantara sejumlah pasukan penculik. Senjatanya dilucuti dan dipatahkan oleh pasukan Tjakrabirawa, Sukiman diangkut bersama mayat Jenderal Panjaitan ke Lubang Buaya, didalam truk tentara.
Setelah itu dirinya menjadi saksi mata terhadap kejadian penculikan dan pembunuhan.

Penculikan terhadap Jenderal Haryono: Serangan terhadap rumah Jenderal Harjono di Jalan Prambanan 8, mengikuti taktik sama seperti yang disebutkan semua diatas. Sejumlah 18 anggota pasukan TNI-AD dibawah Sersan Kepala Bungkus mengelilingi rumah. Bertindak atas Doel Arief instruksi, kelompok ini memecahkan diri menjadi 3 group. Group pertama masuk kedalam rumah mencoba melihat apakah dapat menjumpai korban dengan taktik sama bahwa korban dipanggil oleh Presiden.

Harjono sadar apa yang akan terjadi, dia perintahkan istri dan anaknya sembunyi dikamar belakang dan matikan semua lampu, lalu Harjono menunggu pasukan penculik, ketika mereka masuk kedalam kamar, dirinya mencoba merampas salah satu senjatanya, namun tidak mampu melawan semua dan Jenderal Harjono langsung ditembak mati ditempat. Tubuhnya dilemparkan kedalam truk dan dibawa ke Lubang Buaya. Selama ini pasukan penculik melakukan dengan sangat brutal dan sukses. Tiga dari enam telah dibunuh, tiga ditawan tanpa kesulitan. Tapi percobaan terhadap Jenderal ke 7, Menteri Pertahanan,Jenderal Abdul Haris Nasution, terbukti yang paling gagal.

Penculikan terhadap Jenderal Nasution: Penyerangan kerumah Jenderal Nasution dilakukan dengan cara sama, tapi dalam skala yang jauh lebih besar dibandingkan dengan penyerangan terhadap para Jenderal lainnya. Seluruhnya sekitar 100 anggota pasukan terlibat, diangkut dengan 4 truk, satu power wagon dan satu kendaraan jenis Gaz(semacam power wagon). Seperti dalam penyerangan terhadap Jenderal Soetojo, group penyerang menutup jalan Teuku Umar dimana Jenderal Nasution tinggal, melucuti pasukan bersenjata diseluruh jalan itu, Kebenaran saat itu rumah Dr Johannes Leimena(nomor 36) mempunyai tiga penjaga bersenjata, sebagai kehormatan menjadi Perdana Menteri ke 2.

Pasukan keamanan ini dengan mudah dilucutkan, namun salah satunya dari Brimob ditembak mati dalam perkelahian. Sama sekali tidak ada maksud untuk memasuki rumahnya Dr Leimena. Karena goal utama adalah agar penjaga dari Dr Leimena tidak akan datang mencampuri kerumah Jenderal Nasution yang beda dua rumah yaitu nomor 40, saat itu seluruh nya berhasil diamankan. Turun dari truk banyak sekali pasukan-pasukan dari Tjakrabirawa, Kompi dari 454, dan kemungkinan Pemuda Rakyat dalam seragam TNI.

Keempat penjaga keamanan dipusat rumah jaga dihampiri oleh 4 anggota Tjakrabirawa, yang memulai pembicaraan, kemudian 30 anggota pasukan lainnya melucuti para penjaga satu persatu. Senjata penjaga kelima pun dikuasai dengan mudah oleh sekitar 30 anggota pasukan penyerang. Satu squad sekitar 30 orang memasuki rumah dari belakang dari situ mengelilingi menuju garasi. Squad yang lain sebanyak 15 orang memasuki pintu depan, yang lain mengawasi dari rumah penjaga, dimana sekitar 30 anggota lainnya mengawasi jalanan. Didalam rumah Jenderal Nasution telah bangun. Mendengar pintu dibuka istri Jenderal Nasution ingin tahu siapa yang masuk. Dari pintu kamar tidurnya dia dapat melihat seorang Tjakrabirawa berdiri menhadapi dengan senapan, diseberang ruangan. Karena takut dan kagetnya dia menutup pintu sekerasnya, dan menyadari bahwa ada percobaan untuk menculik suaminya. Jenderal Nasution kurang yakin maka dia membuka pintu, pada saat yang sama dirinya harus menghindari semburan peluru.

Istri Nasution mencoba menyelamatkan diri dari serangan 3 anggota Tjakrabirawa yang dipimpin oleh Korporal Hargyono. Sementar itu Ibu dari Jenderal Nasution masuk kedalam kamar yang berhubungan, mengira anaknya Jenderal Nasution luka parah kena tembak. Istri Nasution ingatkan jangan beritahu bahwa Nasution ada dalam kamar. Kemudian Mardiah, adik dari Jenderal Nasution dimana ruangan tidurnya berada disisi dimana Tjakrabirawa melepaskan tembakan, ingin lari menyeberangi ruangan menuju kamar tidur Jenderal Nasution, dengan membawa anak terkecil yaitu Ade Irma, dalam gendongannya. Begitu Mardiah lari menyeberangi ruangan Corporal Hargyono mulai melepaskan tembakan lagi yang mencederai Ade Irma. Mardiahpun tertembak dua peluru dilengannya.

Ketika anggota Tjakrabirawa masih berusaha membuka pintu, istri Nasution menunjukkan jalan keluar menuju rumah kediaman Iraq Ambassador (no 38). Ketika mulai naik melalui tembok pemisah dirinya ditembak oleh salah satu pasukan penyerang dari pos pengawas keamanan. Namun dirinya berhasil melompat kerumah sebelah dengan patah tumit kaki. Ternyata penembak tidak tau siapa yang dia tembak kecuali hanya menembak setiap adanya bayangan. Mencoba menutupi dan menekan sumber pendarahan Ade Irma dipangkuannya, Ibu Nasution secepatnya menelphone seorang doktor, tapi beberapa anggota TNI-AD merusak dan mencoba memasuki pintu belakang dengan melepaskan beberapa tembakan sebelum memasuki rumah. Mereka menuntut jawaban dimana Jenderal Nasution saat itu.

Dijawab bahwa beliau sedang berada diluar kota, mereka tidak percaya dan memeriksa setiap ruangan dan kamar dirumah itu. Suitan-suitan terdengar dari luar yang meminta mereka semua kumpul diluar rumah, Ibu Nasution pun tidak dilarang pergi bersama pembantu rumah tangga, membawa Ade Irma kerumah sakit Angkatan Darat, yang kemudian dinyatakan meninggal dunia sekitar jam 6:00 pagi.

Sementara itu didalam 2 pavilion dibelakang rumah terjadi kepanikan. Penjaga keamanan yang telah dilucuti lari kebelakang dan memberi tahu sopir apa yang telah terjadi. Janti anak tertua Jenderal Nasution mendengar tembakan melarikan diri keruangan Letnan Pierre Tendean, Adjudant Jenderal Nasution yang berada di ruangan depan. Pierre minta Janti sembunyi dibawah ranjang, dan dia keluar menghadapi pasukan penculik, namun sekejap saja sudah dilucuti.

Tampaknya Pierre Tendean dalam kegelapan figurenya mempunyai kesamaan. Walaupun beberapa anggota TNI-AD meragukan namum karena waktu yang minimal, akhirnya mereka membawa ke Lubang Buaya, saat itu jam 4:08. Namun pada jam 4:09 salah satu anggota keluarga yang tinggal dirumah, Hamdan menghubungi Jakarta Teritorial Komandan Jenderal Umar Wirahadikusumah, melalui alat komunikasi khusus, dan menceritakan apa yang telah terjadi. Sekitar 4:30 Umar tiba dirumah Nasution, lalu diikuti oleh 5 tank, 2 digunakan menjaga rumah dan 3 dikerahkan memburu mereka yang terlihat menggunakan jalan menuju Bogor atau Bekasi. Sesaat kemudian Pasukan Marinir tiba memperkuat penjagaan dirumah Nasution.

Tapi hanya pada jam 6:30 Jenderal Nasution merasa aman untuk menampakan dirinya dari persembunyiannya bahkan kepada Jenderal Umar Wirahadikusumah. Dengan sekejap Nasution dibawa ketempat persembunyian, untuk mencegah percobaan kedua terhadap keselamatan dirinya. Lalu malam harinya Nasution sekitar 19:00 dirinya baru merasa aman untuk kembali kedalam pasukan TNI yang terbukti mendukung dirinya. Ketiga Tank tidak berhasil membuntuti kecepatan Truk yang sudah menghilang menuju Lubang Buaya, seluruh pasukan penculik berhasil sampai ditempat tujuan pada 5:15 pagi, mereka melihat seluruh pasukan bergabung kembali dan melaporkan bahwa operasi militer yang bernama G30S telah berhasil dilaksanakan.

Kejadian di Lubang Buaya: Para Gerwani dan Pemuda Rakyat dibangunkan pagi-pagi oleh para pelatihnya, mereka diperintahkan untuk bersiap siaga untuk menerima perintah darurat. Ketika seluruh truk tiba membawa 6 Jenderal dan Letnan Tendean, pembuangan mayat-mayat dan pembunuhan terhadap mereka dimulai. Mayat para Jenderal: Yani, Pandjaitan, Harjono dilemparkan kedalam Lubang Buaya, yang mencapai kedalaman 10 meter. Sisanya ketiga Jenderal dikatakan diludahi, dan disiksa oleh Gerwani dan Pemuda Rakyat yang telah diindoktrinasikan bahwa mereka itu adalah musuh dari Presiden Sukarno. Jenderal Soeprapto ditembak dari belakang oleh Prajurid Kepala Nurchajan, ketika berdiri dipinggir sumur.

Kemudian tembakan berikutnya dilanjutkan ketika tubuh Soeprapto jatuh diatas mayat didalam sumur. Tembakan ini dilakukan berulang kali, diberikan contoh oleh Kopral Djauri, yang kemudian diikuti oleh voluntir lainnya. Jenderal Parman ditembak dari belakang oleh Prajurid Kepala Athanasius Buang, atas perintah Sersan Dua Sulaiman, yang memimpin penyerbuan kerumah Jenderal Soeprapto. Kemudian dilanjutkan dengan tiga tembakan berikutnya, tubuhnya dibuang kedalam Lubang Buaya. Jenderal Soetojo pun ditembak dalam cara yang sama. Cerita detail terhadap kematian Letnan Tendean tidak begitu jelas, tapi dikatakan disiksa sampai tewas.

Keterlibatan Pemuda Rakyat dan Gerwani: Para Gerwani diberikan pisau silet, dan pisau, mereka diharuskan berbaris dan dipaksa untuk mengiris tubuh mereka, dan tidak diberi kesempatan bertanya, siapakah diri mereka. Dari hasil autopsi yang dilakukan oleh para ahli dokter forensik, tidak ada bukti bahwa mata, dan kelamin para Jenderal dimutilasi seperti yang Suharto ucapkan, namun seluruh surat kabar ditutup hanya yang mempropagandakan fabrikasi kebohongan diijinkan untuk disebarkan keseluruh rakyat Indonesia, sebagai pretext pembantaian masal terhadap PKI.

Dari pengakuan seorang Gerwani yang sedang hamil 3 bulan, berumur 15 tahun, mulutnya ditampar oleh seorang Sersan TNI-AU ketika bertanya siapa mereka. Setelah seluruh korban dibunuh dan dibuang kedalam Lubang Buaya, kemudian ditutup oleh daun-daun, sampah, kemudian seluruh Gerwani dan Pemuda Rakyat diperintahkan untuk kembali ketenda mereka masing-masing menunggu perintah berikutnya.

Terbukti bahwa pemuda-pemudi ini sengaja diterlibatkan dan diperintahkan untuk menjadi dari aksi bagian dari skenario yang sudah direncanakan sejak awal tanpa adanya tahu menahu apa yang sedang terjadi. Begitupun kemungkinan dengan sengaja melibatkan beberapa Pemuda Rakyat kedalam kelompok penculikan dengan memerintahkan mereka memakai seragam TNI-AD, dengan begitu posisi PKI secara langsung sengaja dilibatkan kedalam kegiatan G30S. Bahkan ketua PKI meminta para Pemuda Rakyat dan Gerwani mematuhi perintah para pelatih dari TNI-AU, namun keberadaan mereka dijadikan kedalam permainan politik dalam Kudeta G30S.

Kata akhir: Kudeta G-30-S telah berlalu sekian lamanya, komunisme dan sosialisme telah dihancurkan atau hancur sendiri, tembok Berlin telah diruntuhkan pada 1989, Soviet Union terpecah belah, Presiden Suharto pun akhirnya telah disingkirkan dan telah berpulang. Apakah kita sebagai bangsa masih tetap ingin “diadu domba”? Bagaimanapun kita masih tetap bersaudara, apakah rekonsiliasi total bisa terlaksana?

Sumber dan Intisari dari:

  1. Chomsky, Noam and Herman Ed: The Washington Connection and Third World Facism. Boston: Southend Press, 1979
  2. Southwood, Julie and Flanagan, Patrick: IndonesiaL Law, Propaganda, and Terror. London: Zed Press, 1984
  3. Weinstein, Francklin. Indonesia Foreign Policy and Dilemma of Dependency. London: Cornell University Press, 1976
  4. Benedict R. Anderson and Ruth T. Mc Vey: A Preliminary Analysis of October 1, 1965 Coup in Indonesia.
  5. Bunge, Fregrica M. Indonesia: A Country Study, Washington: Department of the Army, 1983.
  6. Herman Ed. An Overview: US Sponsorship of State Terrorism” Covert Action Information Bulletin
  7. McGehee, Ralph. Deadly Deceits: My 25 years in the CIA, New York: Sheriden Square Publications Inc, 1983
  8. Tornquist, Olle. Dilemmas of Third World Communism: The Destruction of the PKI in Indonesia
  9. CIA 1998 declassified documents
  10.   CIA: Indonesia-1965; The Coup That Backfired
  11. Weinstein, Franklin B. Indonesian Foreign Policy and the Dilemma of Dependence: From Sukarno to Soeharto. London: Cornell University Press 1976
  12. The United States Army and Human Rights in Indonesia: A Joint Statement by the South East Asian Resource jstify and the Pacific Service jstify 25 February 1978
 

Mengapa Ada Poros Jakarta – Peking?

Bung Karno dan komunis. Ini adalah topik klasik. Terlebih, penggulingan Bung Karno melalui Tap MPR XXX/1967 diartikan sebagai keterlibatan Bung Karno, langsung atau tidak langsung terhadap tragedi G-30-S. Singkat kata, hingga akhir hayatnya, ada upaya nyata untuk melekatkan stigma komunis kepada Sang Proklamator. Semua upaya tadi, bahkan menabrak logika ketatanegaraan, menafikan fakta-fakta yang ada.

Nah, salah satu hal yang sering dikaitkan sebagai “bukti” Sukarno –setidaknya– pro komunis adalah penciptaan istilah Poros Jakarta – Peking. Tanpa mengkaji latar belakangnya, tanpa menelisik asal-usul, tanpa menganalisa pertimbangan ke depan, spontan saja poros Jakarta – Peking diterjemahkan sebagai upaya menggelindingkan bangsa ini lebih pro terhadap komunis.

Belum lagi pertemuan yang intensif antara Bung Karno dan Perdana Menteri RRC, Chou Enlai. Pertemuan di Beijing (dulu bernama Peking), Jakarta, Bali, di Beograd dan di dalam kesempatan lain di luar negeri, lebih-lebih memperlihatkan betapa “mesra” hubungan Bung Karno dan Chou Enlai. Bahkan ada yang membaca sebagai “hubungan spesial” Indonesia- Cina.

Apa gerangan yang mengakibatkan Bung Karno begitu dekat dengan Presiden Mao Zedong dan/atau PM Chou Enlai? Kedekatan ini khususnya sejak tahun 1960-an. Sebeb, periode sebelum dekat dengan Cina, dunia pun mengetahui kalau Bung Karno dekat dengan Kruschev, atau bisa dibaca sebagai Indonesia dekat dengan Uni Soviet.

Jika kita telisik sejarah, kedekatan Bung Karno dengan Mao maupun Chou tak lain karena “proyek” NEFO (New Emergong Forces). Cina sangat mendukung Indonesia (baca=Bung Karno) memimpin gerakan NEFO. Bahkan waktu itu, Bung Karno sudah merancang konferensi NEFO (CONEFO) di Jakarta. Jika ini terwujud, lebih separuh belahan bumi, akan berhimpun.

Tak bisa dipungkiri, gerakan itu sangat tidak disukai Amerika Serikat (dan sekutunya), bahkan juga tidak disukai oleh Uni Soviet. Amerika dan sekutu kapitalisnya sangat keberatan negara-negara baru ini lepas dari cengkeraman mereka. Sebaliknya, Uni Soviet yang menempatkan diri sebagai pusat komunisme internasional (komintern) sangat tidak senang posisi itu kemudian seperti diambil-alih oleh Cina.

Inilah yang nanti berujung pada konspirasi internasional sehingga meletus G-30-S. Inilah sebuah potret dan tinjauan dari kacamata internasional terhadap upaya pendongkelan Sukarno dan proyek CONEFO-nya. (roso daras)

Sumber : http://rosodaras.wordpress.com

 
Leave a comment

Posted by on January 1, 2012 in Sejarah Kemerdekaan

 

Bangsaku Bangkit

Bangsaku Bangkit

Spoiler for penting:

cerita ini akan aku buat menjadi 3 sesi untuk sementara ini:

  • bangsaku bangkit
  • bangsaku membara
  • bangsaku bagaikan api dalam sekam

Bahtera keluarga kakek-nenekku dikayuh di masa bangsa kita masih dalam cengkeraman penjajah Belanda. Ketika itu semangat untuk merdeka telah mulai membara di dada para pemimpin pergerakan bangsa. Yordan, seorang ahli purbakala bangsa Jerman yang belajar di Negeri Belanda dengan mengambil studi khusus mengenai Rantaian Kepulauan Hindia-Belanda, menamakan kepulauan tersebut dengan “Indusnesos” atau Kepulauan dari India, yang akhirnya menjadi “Indonesia”. Untuk mengetahui gambaran kondisi Indonesia di masa tersebut, saya cukilkan penuturan beberapa tokoh pergerakan yang berkesempatan memaparkan pengalaman maupun pemikiran dan menerbitkannya –ditulis sendiri atau oleh orang lain– sehingga dapat dibaca oleh kita generasi yang kemudian.
Penuturan Sukarno (Surabaya, 6 Juni 1901 – Bogor, 21 Juni 1970):

bung-karno-bersepeda…………………..Aku berumur 20 tahun ketika suatu ilham politik yang kuat menerangi pikiranku. Mula-mula ia hanya berupa kuncup dari suatu pemikiran yang mengorek-orek otakku, akan tetapi tidak lama kemudian ia menjadi landasan tempat pergerakan kami berdiri…………….. Di suatu pagi yang indah aku bangun dengan keinginan untuk tidak mengikuti kuliah – ini bukan tidak sering terjadi. Otakku sudah terlalu penuh dengan soal-soal politik, sehingga tidak mungkin memusatkan perhatian pada studi……………

Sementara mendayung sepeda tanpa tujuan – sambil berpikir— aku sampai di bagian selatan kota Bandung, suatu daerah pertanian yang padat di mana orang dapat menyaksikan para petani mengerjakan sawahnya yang kecil, yang masing-masing luasnya kurang dari sepertiga hektar. Oleh karena beberapa hal perhatianku tertuju pada seorang petani yang sedang mencangkul tanah miliknya. Dia seorang diri. Pakaiannya sudah lusuh. Gambaran yang khas ini kupandang sebagai perlambang daripada rakyatku. Aku berdiri di sana sejenak memperhatikannya dengan diam. Karena orang Indonesia adalah bangsa yang ramah, maka aku mendekatinya. Aku bertanya dalam bahasa Sunda, “Siapa yang punya semua yang engkau kerjakan sekarang ini ?”.

Dia berkata kepadaku, “Saya, juragan…….saya sendiri yang punya ……warisan bapak kepada anak turun-temurun.”

“Bagaimana dengan sekopmu ? Sekop ini kecil, tapi apakah kepunyaanmu juga ?…..Dan cangkul ? …Bajak ?”

“Saya punya, gan.”

“Untuk siapa hasil yang kau kerjakan ? ……Apakah cukup untuk kebutuhanmu ?”

“Untuk saya, gan.” …………. Ia mengangkat bahu sebagai membela diri. “Bagaimana sawah yang begini kecil cukup untuk seorang isteri dan empat anak ?”

“Apakah ada yang dijual dari hasilmu ? ….. Kau mempekerjakan orang lain ? ……Apakah engkau pernah memburuh ?”

“Tidak, gan. Saya harus membanting-tulang, akan tetapi jerih-payah saya semua untuk saya.”

Aku menunjuk ke sebuah pondok kecil, “Siapa yang punya rumah itu ?”

“Itu gubuk saya, gan. Hanya gubuk kecil saja, tapi kepunyaan saya sendiri.”

“Jadi kalau begitu ……Semua ini engkau punya?”

“Ya, gan.”

Kemudian aku menanyakan nama petani muda itu. Ia menyebut namanya, “Marhaen”. Marhaen adalah nama yang biasa seperti Smith dan Jones. Di saat itu sinar ilham menggenangi otak-ku. Aku akan memakai nama itu untuk menamai semua orang Indonesia bernasib malang seperti itu ! Semenjak itu ku namakan rakyatku rakyat Marhaen. (untuk ajaran marahen itu sendiri akan coba saya tuturkan di postingan selanjutnya)

(CinddyAdams, Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, 2000)
Penuturan Iskaq Tjokrohadisurjo (Ngepeh, Jombang, 11 Juli 1896)


ketika Iskaq datang ke Belanda, organisasi mahasiswa Indonesia itu masih bernama Indische Vereeniging…….. Mereka diilhami oleh seruan pemimpin-pemimpin dunia yang dikumandangkan pada akhir perang dunia (1914-1918) yaitu: right of self determination bagi bangsa-bangsa di dunia. Pada tahun 1918 mereka mendiskusikan kebijakan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Mr. J.P.Graaf van Limburg Stirum (1916-1921) yang disebut November Belofte (Janji November) berupa pemberian perbaikan-perbaikan kepada penduduk bumi-putera, yang tidak pernah direalisasikan. …….. Pada tahun 1922 nama organisasi tersebut oleh para pengurusnya kemudian diganti menjadi Indonesische Vereeniging yang serta merta menunjukkan semangat juang lebih nyata untuk persatuan dan kemerdekaan bangsa…………… Pengurus baru Indonesische Vereeniging periode dengan Iwa Kusumasumantri sebagai Ketua, mempertegas asasnya bercorak nasional-radikal, yang menghendaki persatuan rakyat Indonesia dan pemerintahan yang bertanggungjawab terhadap rakyat Indonesia. Mereka mencela kebijakan Gubernur Jenderal Mr. D.Fock yang bertindak keras terhadap aksi pemogokan para buruh di bawah naungan Sarekat Islam dan PKI. Banyak aktivis buruh dibuang ke Digul, ke negara lain atau dipenjarakan………………………..

rapat yang diadakan pada tanggal 8 Februari 1925 dan dipimpin oleh Ketuanya Soekiman WirjosandjojoRapat yang diadakan pada tanggal 8 Februari 1925 dan dipimpin oleh Ketuanya Sukiman Wiryosanjoyo, memutuskan program dasar organisasi sebagai berikut:

1. Hanya satu Indonesia yang merasa bersatu, dengan menyampingkan perbedaan-perbedaan golongan yang dapat mematahkan kekuasaan penjajahan. Tujuan bersama yakni memerdekakan Indonesia dan menghendaki supaya dibangun suatu aksi massa yang nasionalistis yang sadar dan bersandar pada kekuatan diri sendiri……………………. tanggal 30 Juni 1925 Iskaq lulus dengan memperoleh gelar meester in de rechten, dan selanjutnya kembali ke Indonesia. Iskaq dipesan oleh teman-temannya yang masih tinggal di negeri Belanda agar setibanya di Indonesia, mengusahakan berdirinya suatu partai nasional yang akan menjadi penopang dalam gerakan kebangsaan……………………….

Sukiman Wirjosandjojo

Pemuda Indonesa pertama yang diselenggarakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 di Jakarta…………….. Tujuan kongres ialah: “Menggugah semangat kerjasama di antara bermacam-macam organisasi pemuda di Tanah Air kita, supaya dapat mewujudkan dasar pokok untuk lahirnya persatuan Indonesia di tengah bangsa di dunia.”…… Menurut Muhammad Tabrani, Muhammad Yamin yang ditugaskan membuat rumusan……….. Rumusan Muhammad Yamin tersebut tidak mendapat persetujuan dari kongres pemuda pertama ini karena Muhammad Yamin dan kawan-kawannya mempertahankan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan nasional, sedang kelompok Muhammad Tabrani berpendapat bahwa bahasa persatuan ialah bahasa Indonesia. Terbentur pada perbedaan pendapat tentang soal bahasa tadi, maka kongres tidak mengeluarkan sesuatu ikrar …………………………

Jong Java bersama organisasi pemuda lainnya seperti Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, Jong Bataks Bond, Sekar Rukun, Jong Islamieten Bond, Jong Ambon dan Jong Minahasa mengadakan rapat bersama pada tanggal 20 Februari 1927 dan memutuskan bahwa “Persatuan Indonesia” dan “Kemerdekaan Indonesia” sebagai cita-cita bersama…..

(Drs. R.Nalenan, Iskaq Tjokrohadisurjo,Alumni Desa Bersemangat Banteng, 1982)

Penuturan Sukarno :

Dalam setahun Belanda mengkhianati kami dengan mengangkat Gubernur Jenderal Dirk Fock, yang paling reaksioner dari segala jaman. ………………………

jendral dirk fock:

sikapnya lebih menindas dan mengurangi hak-hak yang telah pernah diberikan. Ia menekan, mengejar-ngejar dan mengadakan undang-undang yang mengurangi kebebasan apa pun juga yang kami peroleh sebelumnya………….. Undang-undang itu memberi kekuasaan untuk menginternir atau mengeksternir seorang Bumiputera masuk penjara atau pengasingan tanpa diadili terlebih dulu. Pada waktu Negeri Belanda memperoleh kekuatan, maka keadaan semakin memburuk. Fock yang keterlaluan itu digantikan oleh De Graeff yang lebih jahat lagi.

Waktunya sudah datang untuk mendesakkan nasionalisme. Tapi bagaimana? Kami tidak mempunyai satu partai pun yang kuat. Sarekat Islam pecah dua. Pak Cokro tetap memegang kendali dari bagian yang sudah lemah, sedang bagian yang lain mengubah namanya menjadi Sarekat Rakyat. Dengan dalih perselisihan maka Komunisme menyusup ke dalam Sarekat Rakyat. Dalam tahun 1926 mereka merencanakan dan menjalankan “Revolusi Fisik Besar untuk Kemerdekaan dan Komunisme”

Pemberontakan ini menemui kegagalan yang menyedihkan. Belanda menindasnya dengan serta merta dan lebih dari 2.000 pemimpin diangkut dengan kapal ke pelbagai tempat pengasingan. 10.000 orang lagi dipenjarakan. Akibat selanjutnya adalah chaos. Sarekat Rakyat dinyatakan terlarang……………………. Dalam pada itu aku sudah menemukan pegangan dalam bidang politik. Pada setiap cangkir kopi tubruk, di setiap sudut di mana orang berkumpul nama Bung Karno menjadi buah-mulut orang. Kebencian umum terhadap Belanda dan kepopuleran Bung Karno memperoleh tempat yang berdampingan dalam setiap buah-tutur …………………

(Cindy Adams, Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, 2000)[/
Di Bandung, Iskaq bersama-sama dengan teman-teman lainnya menyewa rumah di Regentsweg No. 22, sekarang jalan Dewi Sartika………….. Sebelum mereka berlima berdiam di Bandung, udara kota sejuk itu sudah dihangati gejolak Pergerakan Nasional. Penduduk kota kembang itu sudah mengenal pemuda Sukarno sebagai singa podium. Mereka sudah membaca tulisan-tulisan Sukarno dalam majalah Suluh Indonesia Muda, majalah yang diterbitkan di Bandung oleh Algemene Studie Club.……….. Ia menyadari bahwa untuk Indonesia diperlukan kehadiran suatu partai politik nasional yang akan membawa Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaan nasional. …………Cita-cita kaum nasionalis dari Indonesia berpadu dengan cita-cita kaum nasionalis dari negeri Belanda. Karena itu mereka merintis suatu pertemuan untuk mendirikan suatu partai nasional. Pertemuan itu diadakan di Regentsweg no. 22 Bandung, tanggal 4 Juli 1927. Rapat untuk mendirikan PNI itu dihadiri oleh Mr. Iskaq Tjokrohadisurjo, Mr. Sartono, Mr. Budiarto Martoatmojo, Mr. Sunario, Dr. Samsi Sastrowidagdo, Ir. Sukarno, Ir. Anwari dan dr. Cipto Mangunkusumo.
Mr.Sunario:
cipto mangunkusumo:
soenario:

Juga baik Bung Karno, maupun Sunario dan Iskaq, setuju nama Jan Tilaar dan Sujadi dicantumkan sebagai pendiri PNI., meskipun mereka tidak hadir dalam rapat pembentukan tersebut……………. Sujadi waktu itu bekerja sebagai pegawai Departemen Keuangan di Jakarta, yang banyak berkorespondensi dengan Muhammad Hatta, Ketua Perhimpunan Indonesia di Nederland. Ia termasuk seorang pengedar majalah Indonesia Merdeka yang diselundupkan dari Nederland ke Indonesia…………….

Kongres pertama diadakan setahun sesudah berdirinya PNI yakni tanggal 28 sampai 30 Mei 1928 di Surabaya……..di gedung Stadstuin-Theater. ……… Hasil kongres yang penting ialah mengganti nama Perserikatan Nasional Indonesia menjadi Partai Nasional Indonesia……. Kongres kedua dari PNI diselenggarakan setahun sesudah kongres pertama………..

(Drs. R.Nalenan, Iskaq Tjokrohadisurjo,Alumni Desa Bersemangat Banteng,

Penuturan Sukarno pada penutup artikelnya di “Suluh Indonesia Muda” berjudul: “Indonesianisme dan Pan-Asiatisme”, tahun 1928:

bung karno:

……………… Sebab zaman itu sebentar lagi akan memanggil kita menjadi saksi atas terjadinya perkelahian yang maha-haibat di lautan Teduh antara raksasa-raksasa imperialis Amerika, Japan dan Inggeris yang berebutan mangsa dan berebutan kekuasaan. Zaman itu sebentar lagi boleh jadi akan membawa-bawa kita ke dalam gelombang hamuknya angin-taufan yang akan embanking di lautan Teduh itu. Sekarang sudahlah terdengar mulai gemuruhnya angin ini, sebagai seekor maha-raja-singa yang mengulurkan kukunya untuk menerkam Japan pada tiap-tiap saat yang dikehendakinya, sebagai raksasa Dasamuka yang memasang mulutnya yang banyak itu untuk menelan musuhnya, maka dari lima penjuru, yakni dari Dutch Harbour, dari Hawaii, dari Tutuila, dari Guam dan dari Manilla, Amerika sudahlah mengelilingi Japan dengan benteng-benteng-laut yang kuat dan sentausa. Dan Japan-pun memperlengkap senjata-senjatanya, diikuti oleh Inggeris yang mendirikan benteng-benteng laut di Singapura!

Tidakkah negeri kita yang letaknya dipinggir benar lautan Teduh itu, akan terbawa-bawa dalam perkelahiannya raksasa-raksasa ini? Tidakkah kita dari sekarang harus bersedia-sedia oleh karenanya? … Janganlah hendaknya kita terperanjat, kalau nanti perang Pasifik ini mengobarkan lautan Teduh. Janganlah hendaknya kita belum sedia, kalau nanti musuh-musuh kita berkelahi satu sama lain dengan cara mati-matian di dekat negeri kita dan barangkali di dalam daerah negeri kita juga. Janganlah hendaknya kita kebutaan sikap, kalau lain-lain bangsa Asia dengan merapatkan diri satu sama lain tahu menentukan sikapnya di dalam keributan ini! ……………………………………..

(Ir. Sukarno, Dibawah Bendera Revolusi, 1963)

Penuturan Iskaq Tjokrohadisurjo:

Quote:

Kogres Pemuda kedua yang diselenggarakan pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928 di Jakarta, hanya satu tahun sesudah PNI berdiri dan hanya lima bulan sesudah Kongres PNI pertama di Surabaya. PPPI yang merupakan motor dari kongres itu, tokoh-tokohnya dikenal sebagai anggota ataupun pimpinan PNI –sebelum dan sesudah kongres– …………Menurut Sunario, pimpinan pemuda ketika itu banyak meminta nasihat tokoh-tokoh PNI seperti Sukarno, Iskaq, Sunario dan lain-lain, dalam hubungan dengan penyelenggaraan kongres……………………. Sidang terakhir tanggal 28 Oktober bertempat di gedung Indonesisch Clubgebouw, yang sekarang dikenal dengan gedung Sumpah Pemuda, jalan Kramat Raya 106, Jakarta Pusat. Sebelum sidang diakhiri, Pengurus membicarakan keputusan kongres yang dirumuskan oleh Muhammad Yamin. Rumusan Yamin itu disetujui sepenuhnya oleh Panitia Kongres. Sugondo kemudian membacakan keputusan kongres dimana hadirin menyambutnya dengan tepuk tangan…….

Spoiler for wr supratman:

Wage Rudolf Supratman, seorang wartawan Sin Po yang gemar musik datang kepada Ketua Sidang, Sugondo Joyopuspito dan meminta agar memeperkenalkan sebuah lagu yang sudah disiapkannya kepada peserta kongres………. Sugondo mengambil kebijaksanaan tidak ditunjukkan kepada polisi lagi melainkan lagu itu akan dibawakan dengan biola tanpa diperdengarkan syairnya. Ternyata tanpa syair pun lagu itu dapat memukau peserta. Mulai saat itu lagu Indonesia Raya sering dinyanyikan pada upacara, rapat-rapat umum terutama dalam rapat umum PNI. Kongres Pemuda yang menurut tuduhan pihak Pemerintah kolonial Hindia Belanda adalah hasutan radikalis Sukarno dan teman-temannya –meskipun Sukarno dan Iskaq tidak hadir dalam kongres itu……………

(Drs. R.Nalenan, Iskaq Tjokrohadisurjo,Alumni Desa Bersemangat Banteng, 1982)
 

Perundingan Linggajati & Perundingan Renville

A. PERUNDINGAN LINGGAJATI

I. PERUNDINGAN HOOGE VOLUWE

Perjanjian Linggajati didahului oleh perundingan di HogeVoluwe di Negeri Belanda yang dilaksanakan pada tanggal 14-25 April 1946, berdasarkan suatu rancangan yang disusun oleh Sjahrir, Perdana Mentri dalam Kabinet Sjahrir II.

Sebelumnya tanggal 10 Februari 1946, sewaktu Sjahrir menjabat Perdana Mentri dalam Kabinet Sjahrir I, Van Mook telah menyampaikan kepada Sjahrir rencana Belanda yang berisi pembentukan negara persemakmuran Indonesia, yang terdiri atas kesatuan kesatuan yang mempunyai otonomi dari berbagai tingkat negara persemakmuran menjadi bagian dari Kerajaan Belanda. Bentuk politik ini hanya berlaku untuk waktu terbatas, setelah itu peserta dalam kerajaan dapat menentukan apakah hubungannya akan dilanjutkan berdasarkan kerjasama yang bersifat sukarela.

Sementara itu pemerintah Inggris mengangkat seseorang Diplomat tinggi Sir Archibald Clark Kerr (yang kemudian diberi gelar Lord Inverchapel), untuk bertindak sebagai ketua dalam perundingan Indonesia – Belanda.

Segera setelah terbentuknya Kabinet Sjahrir II, Sjahrir membuat usulan-usulan tandingan. Yang penting dalam usul itu ialah bahwa : (A) RI diakui sebagai negara berdaulat yang meliputi daerah bekas Hindia Belanda, dan (B) antara negeri Belanda dan RI dibentuk Federasi. Jelaslah behwa usul ini bertentangan dengan usul Van Mook. Setelah diadakan perundingan antara Van Mook dan Sjahrir dicapai kesepakatan :

  • Rancangan perstujuan diberikan bentuk sebagai Perjanjian Indonesia Internasional dengan “Preambule”.
  • Pemerintah Belanda mengakui kekuasaan de Facto Republik atas Pulau Jawa dan Sumatra.

Pada rapat Pleno tanggal 30 Maret 1946 Van Mook menerangkan bahwa rancangannya merupakan usahanya pribadi tanpa diberi kekuasaan oleh pemerintahnya . Maka diputuskan bahwa Van Mook akan pergi ke Negeri Belanda, dan cabinet mengirim satu delegasi ke Negeri Belanda yang terdiri atas Soewandi, Soedarsono dan Pringgodigdo. Perundingan diadakan tanggal 14-25 April 1946. Pada hari pertama perundingan sudah mencapai Deadlock, karena bentuk perjanjian Internasional (treaty) tidak dapat diterima oleh kabinet Belanda. Perjanjian Internasional akan berarti bahwa RI mempunyai kedudukan yang sama dengan Belanda didunia Internasional. Padahal Belanda tetap menganggap dirinya sebagai negara pemegang kedaulatan atas Indonesia. Perundingan di Hoge Voluwe merupakan kegagalan, akan tetapi pengalaman yang diperoleh dari perundingan Hoge Voluwe ternyata berguna dalam perjanjian Linggajati.

Perundingan yang berlangsung di Hooge Voluwe ini tidak membawa hasil sebab Belanda menolak konsep hasil pertemuan Sjahrir-Van Mook-Clark Kerr di Jakarta Pihak Belanda tidak tersedia memberikan pengakuan de’facto kedaulatan RI atas Jawa dan Sumatera tetapi hanya jawa dan Madura serta dikurangi daerah-daerah yang diduduki oleh Pasukan Sekutu. Dengan demikian untuk sementara waktu hubungan Indonesia-Belanda terputus, akan tetapi Van Mook masih berupaya mengajukan usul bagi pemerintahannya kepada pihak RI.

Dengan kegagalan perundingan Hoge Veluwe di negeri Belanda, maka di Jakarta dilakukan upaya untuk pendekatan kembali antara Van Mook dan Sutan Sjahrir. Pada tanggal 2 Mei 1946, Van Mook menyampaikan usulan bahwa pemerintah Belanda bersedia mengakui kekuasaan de facto Republik atas Jawa, Madura, dan Sumatra dengan dikurangi daerah-daerah yang telah diduduki tentara Inggris dan Belanda. Usulan ini dijawab oleh Sjahrir pada tanggal 17 Juni 1946 yang menyatakan bahwa:

  1. Republik Indonesia berkuasa de facto atas Jawa, Madura, dan Sumatra termasuk daerah-daerah yang masih dikuasai oleh tentara Inggris dan Belanda
  2. Pemerintah RI menolak ikatan kenegaraan persemakmuran dalam ikatan Kerajaan Belanda
  3. Pemerintah RI menolak suatu masa peralihan di bawah kedaulatan Pemerintah Belanda
  4. RI menghendaki pengiriman pasukan Inggris dan Belanda dihentikan

Pada saat itu, pemerintah RI memprotes tindakan kekerasan Belanda yang memblokade laut dan udara untuk melumpuhkan perekonomian dan hubungan luar negeri republik. Pengiriman bahan makanan antarpulau dan barter komoditi bahan strategis ke negara tetangga dengan menggunakan kapal laut, serta penerimaan bantuan obat-obatan dari luar negeri dan kedatangan tamu-tamu asing dicegat di tengah jalan. Masalah-masalah ini oleh pihak Indonesia diajukan dalam perundingan gencatan senjata. Dalam keadaan demikian, pihak Inggris memprakarsai untuk diadakan perundingan yang mencakup baik masalah politik maupun militer. Perundingan pada tingkat militer diadakan mulai tanggal 20 – 30 September 1946 untuk mencapai kesepakatan tentang gencatan senjata antara Indonesia, Inggris, dan Belanda. Indonesia mengajukan beberapa syarat sebagai dasar gencatan perang dan bukan gencatan senjata, yaitu; gencatan perang untuk seluruh Indonesia, baik darat, laut, maupun udara, penghentian pemasukan tentara sekutu dan atau Belanda ke Indonesia selama gencatan perang, tidak ada penyerahan oleh sekutu kepada Belanda, baik secara langsung maupun tidak langsung, penyingkiran orang Jepang, baik militer maupun sipil dari seluruh Indonesia, pembukaan dan kebebasan memakai lalu lintas baik darat, laut, maupun udara. Namun, pihak sekutu Inggris dan Belanda menolak persyaratan yang diajukan pihak Indonesia karena masalahnya dianggap di luar lingkup militer. Yang disepakati hanyalah adanya “daerah tak bertuan” sepanjang 10 km di perbatasan pendudukan kedua pihak tanpa menyebut soal pemasukan tentara Belanda. Dengan demikian perundingan untuk mencapai gencatan senjata gagal.

Kegagalan perundingan pada tingkat militer akan ditebus dengan perundingan politik. Perundingan dibuka pada tanggal 7 Oktober 1946 untuk antara lain membicarakan masalah gencatan senjata lagi yang menghasilkan Komisi Gencatan Senjata berdasarkan atas status quo politik dan militer yang harus dipertahankan sampai tercapai penyelesaian pertikaian politik. Namun, meskipun persetujuan gencatan senjata telah tercapai antara Sjahrir dengan Lord Killearn dan Schermerhorn, pada kenyataannya di lapangan tembak-menembak tetap terjadi, bentrokan bersenjata masih sering timbul antarkedua belah pihak. Dengan tidak adanya jaminan keamanan, dirasa sulit untuk menyelenggarakan penyelesaian konflik politik. Hal inilah yang memperkuat pandangan Van Mook bahwa pemulihan keamanan dan ketertiban akan sulit bahkan tidak akan terwujud tanpa stabilitas militer Belanda. Tapi, pandangan ini oleh pihak RI ditolak. Pada awal November 1946, berkat jerih payah diplomasi kedua belah pihak, akhirnya dapat juga tercapai persetujuan untuk melanjutkan perundingan dengan memindahkan penyelenggaraan perundingan ke daerah Republik Indonesia agar memungkinkan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta bisa ikut serta dalam perundingan. Maka dipilihlah Linggajati, sebuah tempat peristirahatan di lereng gunung Cermai, Cirebon, sebagai tempat perundingan.

Dalam prosesnya, Perundingan Linggajati ini terjadi tawar-menawar di antara ke dua belah pihak tentang isi kesepakatan. Setelah melalui empat kali rapat, pihak delegasi Belanda dan Indonesia dapat menyimpulkan bahwa bahwa perundingan ini sudah berhasil mewujudkan suatu naskah persetujuan antara pihak Belanda dan Indonesia, sekalipun ada masalah-masalah yang perlu dirundingkan lebih lanjut. Maka, pada tanggal 15 November 1946 diadakan rapat yang dihadiri Indonesia dan Belanda dan yang bertindak sebagai pemimpin rapat adalah Soetan Sjahrir. Soetan Sjahrir mengajukan pembentukan badan banding atas pembicaraan di Linggajati. Oleh Dr. Van Mook diusulkan untuk menambah pada pasal ini suatu ayat tentang adanya badan bersama yang akan bertugas untuk mewujudkan dan melaksanakan kerja sama antara pemerintah Belanda dan Indonesia di masa depan. Saran Van Mook disetujui rapat. Rumusan mengenai masalah tersebut akan dimuat sebagai pasal 17 dalam Perjanjian Linggajati yang akan diparaf. Di samping itu, Mr. Roem mengajukan bahwa rumusan pasal 1 naskah Perjanjian Linggajati yang telah disetujui tidak sesuai dengan apa yang disarankan oleh delegasi Indonesia, sehingga menyarankan untuk menyusun rumusan baru yang intinya pemerintah Belanda mengakui kekuasaan de facto pemerintah Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatra. Setelah melalui perdebatan seru, akhirnya Perjanjian Linggajati itu diparaf oleh kedua belah pihak, kemudian ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947, setelah diratifikasi parlemen masing-masing.

Dengan demikian berakhirlah sejarah panjang yang dimulai bulan Oktober 1946 dan diteruskan oleh Perundingan Linggajati yang diparaf pada 15 November 1946, dan setelah 4 bulan terkatung-katung dengan melalui ketegangan-ketegangan pihak Indonesia-Belanda dengan resmi dapat dilaksanakan penandatanganandalam upacara meriah pada tanggal 25 Maret 1947.

II. PERUNDINGAN LINGGAJATI

Setelah intermeso yang disebabkan terjadinya kup di Yogya, yang menyebabkan cabinet Sjahrir II menyerahkan kekuasaannya kepada Presiden Soekarno, maka pada bulan Agusuts, Presiden menugaskan Sjahrir kembali untuk membentuk kebinet. Pada tanggal 2 Oktober 1946, Sjahrir berhasil membentuk kabinetnya. Kabinet Sjahrir II, yang diberi mandat untuk “berunding atas dasar merdeka 100 %”. Kabinet membentuk delegasi untuk berunding dengan pihak Belanda yang terdiri atas Sjahrir, Amir Sjarifuddin, Moh Roem, A.K Gani, Leimena, Soesanto Tirtoprojo, Soedarsono.

Sementara ini Negeri Belanda pada bulan Juli terjadi pergantian cabinet. Perdana Menteri Schermerhorn (Partai Buruh) diganti oleh I.J.M Beel (Partai Rakyat Katolik). Untuk menyelesaikan persoalan Indonesia, diangkat suatu komisi dengan Undang Undang yang dinamakan Komisi Jenderal (Commisie Generaal) yang terdiri atas Schermerhorn (mantan Menteri), Van Poll, De Boer dan F Sanders sebagai sekjennya, Komisi Jenderal diberi wewenang bertindak sebagai wakil khusus tertinggi dan tugas mempersiapkan pembentukan orde “politik baru di Hindia – Belanda”

Pemerintah Inggris mengangkat Lord Killeam, wakil (Commisioner) khusus Inggris untuk Asia Tenggara, menggantikan Lord Inverchapel. Terlihat adanya keinginan untuk mencapai penyelesaian politik baik dari pihak Belanda maupun Inggris.

Pada tanggal 18 September Komisi Jenderal sampai di Jakarta. Pada tanggal 30 September Killeam mengadakan makan siang dengan Sjahrir, Schermerhorn dan Wright (Wakil Killeam). Setelah makan siang Schermerhorn dan Sjahrir berbicara sendiri. Dalam pembicaraan informal itu, Schermerhorn menguraikan secara garis besar tujuan Komisi Jenderal dan dibicarakan pula beberapa hal yang berkenaan dengan acara perundingan. Sjahrir mengemukakan pendapatnya bahwa sebaiknya delegasi Indonesia dipimpin oleh Dwi-Tunggal Soekarno_Hatta.

Ternyata saran ini pada prinsipnya disetujui oleh Schermerhorn. Hal ini merupakan perubahan besar dalam pandangan politik pemerintah Belanda. Dalam perundingan Hoge Veluwe, pemerintah Belanda menolak bentuk perjanjian Internasional, karena dalam Preambulenya dinyatakan : “… Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Presidennya, Ir Soekarno…” berdasarkan alasan bahwa Presiden Soekarno dianggap sebagai “Kolaborator Jepang”. Meskipun banyak orang Belanda tetap memandang Presiden Soekarno tetap seperti itu, tetapi ternyata Pemerintah Belanda melepaskan Pandangan yang salah itu. Dengan disetujui Soekarno-Hatta untuk ikut serta dalam perundingan, yang masih dipersoalkan oleh Schemerhorn hanya tempat berunding. Delegasi Belanda tidak dapat menerima Yogya, sedang Soekarno-Hatta tidak dapat menerima Jakarta sebagai tempat berunding.

Bagi pihak Indonesia, keikut sertaan Soekarno-Hatta dalam perundingan merupakan suatu keberhasilan. Dunia luar dengan demikian akan memandang Republik Indonesia sebagai negara (meskipun belum diakui de jure), karena telah memenuhi syarat, yakni wilayah tertentu, pemerintah yang nyata yang dipimpin oleh seorang kepala negara (Presiden), cabinet dengan perdana mentrinya, dan adanya perwakilan rakyat (KNIP), dan karena tercapainya persetujuan gancatan senjata (yang akan diuraikan dibawah ini), dan adanya tentara regular. Tidak lagi seperti yang digambarkan oleh Belanda sebagai suatu pemberontakan beberapa “ekstrimis” yang dipimpin oleh “kolabor Jepang”.

Soekarno-Hatta dan Sjahrir sejak kedatangan Belanda sudah sependapat, bahwa disatu pihak harus dicapai persutujuan melalui perundingan dengan Belanda dengan mencapai hasil sebesar mungkin, dipihak lain harus memperkuat wilayah-wilayah Indonesia yang kita kuasai secara fisik dan administrative dan menegakan kedudukan kita di dunia Internasional. Dalam rangka ini perlu dimanfaatkan kehadiran tentara Inggris yang berdasarkan kebijakan Pemerintah Inggris tidak bermaksud menegakkan kembali Pemerintah Belanda. Oleh karenanya, Soekarno-Hatta sejak semula bersedia ikut dalam perundingan dan bertanggung jawab atas hasil-hasilnya.

Sementara itu pada akhir bulan Desember 1945 keadaan Jakarta menjadi sangat berbahaya untuk Soekarno-Hatta, karena serdadu-serdadu KNIL yang tidak disiplin dan teratur mendarat di Tanjung Priok, sehingga demi keamanan Presiden dan Wakil Presiden dipustuskan untuk berhijrah ke Yogyakarta. Tempat tersebut adalah tempat terbaik untuk mengkonsolidasikan kekuatan Republik Indonesia, sementara Sjahrir ditugaskan untuk mengadakan hubungan dengan dunia luar dan berunding dengan Belanda.

Maka dari itu ketika Presiden menerima kabar dari Sjahrir yang dibawa oleh Sudarpo sebagai kurir mengenai persetujuan pihak Belanda atas keikut sertaan Presiden dan Wakil Presiden dalam perundingan, Presiden dan Wakil Presiden segera menyatakan kesediaannya dengan syarat perundingan tidak diadakan di Jakarta. Pendapat Soekarno-Hatta atas perlunya mereka dalam perundingan diperkuat oleh kunjungan Lord Killearn ke Yogya tanggal 29 Agustus untuk menemui Hatta, Sjahrir dan para Menteri. Inilah untuk pertama kali pejabat tertinggi Inggris berkunjung ke Yogya. Presiden tidak ditemui karena sakit. Lord Killearn dalam kunjungannya ini menerangkan kedudukannya sebagai penengah antara pihak Indonesia dan pihak Belanda dan bahwa tentara Inggris akan meninggalkan Indonesia pada tanggal 30 November 1946.

Yang perlu diputuskan hanya tinggal tempat perundingan. Atas saran Ibu Maria Ulfah, menteri sosial yang berasal dari Kuningan dan mengatahui keadaan sekitarnya, kepada Sjahrir dipilih Linggajati, suatu tempat peristirahatan dekat Kuningan yang iklimnya nyaman serta tidak jauh dari Jakarta dan terletak di daerah RI. Presiden dan Wakil Presiden sebaiknya tinggal di Kuningan.

Dengan pertimbangan kedudukan Soekarno-Hatta, setelah dirundingkan mereka berdua sebaiknya tidak memimpin delegasi, mengingat kedudukannya sebagai Pemimpin Negara. Dengan kehadiran mereka dekat dengan tempat perundingan, mereka dapat mengikutinya jalannya perundingan dan mengambil keputusan akhir. Akhitnya Perundingan Linggajati berlangsung pada tanggal 10-15 November 1946 di Linggajati, Kuningan, Cirebon. Dalam perundingan ini delegasi Indonesia dipimpin oleh Sutan Syahrir dan Dr. A.K. Gini, sedangkan pihak Belanda dipimpin Prof. Schermerhorn dengan anggota Dr. Van Mook, F. De Boer, dan Van Poll.

Sebagai penengah adalah Lord Killearn dari Inggris, adapun pokok-pokok Perundingan Linggajati itu adalah sebagai berikut.

  • Belanda mengakui secara de facto wilayah RI atas Sumatera, Jawa, dan Madura. Belanda haus meninggalkan daerah-darerah yang diakui secara de facto milik RI paling lambat tanggal 1 januari 1949.
  • RI dan Belanda akan bekerja sama membentuk Negara Indonsia Serikat (NIS) dengan nama RIS dan RI menjadi salah satu bagian RIS.
  • RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai Ketua Uni.

Isi kesepakatan Perundingan Linggajai itu kemudian secara resmi ditandatangani pada tanggal 25 maret 1947 di Istan Rijswijk (sekarang Istana Merdeka Jakarta), Dengan ditandatanagani Perundingan Linggajati itu, kedudukan Belanda di Indonesia bertambah kuat. Belanda merasa mendapat peluang untuk menegakkan kembali kekuasaannya di Indonesia. Bagi Indonesia sekalipun dirugikan, tetapi tidak putus asa. Perjuangan untuk menegakkan kemerdekaan dan kedaulatan terus dilakukan.

Tujuan Pimpinan Republik dan delegasi dengan menjalankan perundingan dan apakah tujuannya tercapai.
Sejak awal Hoge Veluwe terdapat 2 tujuan utama, yaitu : (1) berusaha agar Republik Indonesia diakui oleh sebanyak mungkin negara didunia, sehingga perjuangan bangsa kita tidak lagi dianggap sebagai “gerakan Nasional” dalam suatu negara Jajahan, tetapi sebagai negara yang berdaulat penuh, (2) mempertahankan kekuatan fisik yang telah dibangun.

Pemimpin-pemimpin sadar sepenuhnya bahwa tujuan pertama itu tidak dapat dicapai sekaligus. Tetapi Republik Indonesia, betapapun terbatas wilayahnya, dapat menjadi batu lompatan untuk mencapai tujuan terakhir, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi wilayah Hindia-Belanda.

Sehubungan dengan tujuan ke2, perlu saya kemukakan bahwa suatu perundingan harus dilakukan atas dasar kekuatan-kekuatan Pemerintah Republik dan Delegasinya dalam perundingan ialah rakyat kita yang dengan tegas menolak untuk dijajah kembali. Tentara merupakan ujung tombak perjuangan rakyat kita. Pendapat yang dianut oleh banyak peneliti politik asing bahwa Pemerintah/Delegasi dan tentara merupakan 2 kekuatan yang berdiri sendiri pada dasarnya adalah salah. Delegasi telah membuktikan bahwa dalam perundingan mereka dapat mengambil keputusan-keputusan yang menyangkut bidang Militer (misalnya keputusan mengadakan gencatan senjata 14 Oktober 1946 dan hijrah satuan-satuan TNI yang diputuskan dalam rangka (Perjanjian Renville). Akan tetapi ketentuan yang melemahkan atau mengakibatkan penghapusan tentara kita ditolak karena ketentuan demikian melemahkan pemerintah sendiri.

engan adanya Font Militer yang jauhnya beratus-ratus kilometer maka kontak senjata dan tindakan permusuhan lainnya antara Belanda dan TNI/Laskar Rakyat tidak dapat dielakkan, kecuali jika ada perintah dari pimpinan tentara dari kedua belah pihak, berdasarkan suatu persetujuan gencatan senjata diadakan pada tanggal 7 Oktober itu ditandatangani pada tanggal 14 Oktober 1946.

III. PERUNDINGAN POLITIK

Perundingan politik dimulai di Jakarta, tempatnya bergantian antara Istana Rijswijk (sekarang Istana Negara) tempat penginapan anggota Komisi Jenderal dengan tempat kediaman resmi Sjahrir dipimpin oleh Schermerhorn, sedangkan perundingan di Istana Rijswijk dipimpin oleh Sjahrir.

Sebagai dasar perundingan dipakai rancangan persetujuan yang merupakan kombinasi rancangan Delegasi Indonesia dan Delegasi Belanda. Perundingan di Jakarta diadakan 4 kali dengan yang terakhir tanggal 5 November. Delegasi Republik Indonesia kemudian menuju ke Yogya untuk memberi laporan kepada Presiden, Wakil Presiden dan kabinet dan setelah itu berangkat ke Linggajati.

Lord Killearn datang pada tanggal 10 November dengan menumpang kapal perang Inggris HMS “Verayan Bay”. Beliau diangkut dengan perahu motor ALRI ke Cirebon, diantar dengan mobil ke Linggajati dan ditempatkan dirumah yang terletak dekat rumah penginapan Sjahrir.

Angkatan Laut Belanda telah mempersiapkan kapal perang HM “Banckert” untuk dipakai sebagai tempat penginapan Delegasi Belanda. Menjelang kedatangan Delegasi Belanda, “Banckert” telah buang jangkar diluar pelabuhan Cirebon. Pada tanggal 11 November Delegasi Belandang datang dengan kapal terbang “Catalina” dan dibawa ke “Banckert”. Seperti apa yang dilakukan satu hari sebelumnya perahu motor ALRI datang untuk menjemput Delegasi Belanda, komandan “Banckert” menolak dan minta Delegasi diangkut dengan perahu patroli “Banckert”. Hal ini ditolak oleh komandan perahu motor ALRI. Akhirnya persoalan ini dipecahkan dengan perkenankannya Delegasi Belanda diangkut perahu patroli “Banckert”, tetapi dikawal oleh perahu motor ALRI.

IV. PERUNDINGAN PERTAMA

Karena “insiden Banckert” Delegasi Belanda baru sampai di Linggajati pukul 11.00 dan karena harus kembali ke “Banckert” jam setengah lima sore, maka perundingan hari itu hanya singkat saja, yakni 3 setengah jam. Schermerhorn memutuskan tinggal di Linggajati karena berpendapat akan menimbulkan kesan kurang baik pada kalangan Indonesia jika ia kembali ke “Banckert”. Kecuali itu ia berpendapat bahwa ia harus memenuhi undangan Presiden untuk makan malam bersama. Ia dapat bertukar pikiran dengan Presiden dan menikmati pertunjukan kesenian angklung.

V. PERUNDINGAN KEDUA

Sementara itu, Delegasi Indonesia pagi-pagi berkumpul ditempat kediaman Sjahrir untuk mempersiapkan perundingan hari itu. Pasal-pasal rancangan persetujuan dibahas dan direncanakan alasan-alasan yang akan diusulkan. Perundingan hari itu berjalan sangat alot dan berlangsung hampir 9 jam. Dua soal tidak dapat dicapai kesepakatan, yakni soal perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan soal kedaulatan Negara Indonesia Serikat. Dalam soal Pertama, terutama Sjahrir, mendesak supaya Belanda menerima usul bahwa Republik Indonesia mempunyai wakil-wakilnya sendiri diluar negeri. Ia berusaha meyakinkan pihak Belanda bahwa perwakilan ini terkait pada diakuinya Republik defacto, yang sudah disetujui oleh pihak Belanda.

Malam itu atas undangan Presiden, Delegasi Belanda berkunjung pada Presiden di Kuningan. Dalam kesempatan itu hadir Wakil Presiden AK Gani dan Amir Sjarifudin. Sjahrir tidak hadir karena sangat lelah dan karena mengira kunjungan Belanda hanya merupakan kunjungan kehormatan.

Atas pertanyaan Presiden jalannya perundingan, Van Mook menjelaskan bahwa tercapai kesepakatan mengenai satu soal saja yakni usul Delegasi Indonesia untuk mengubah kata “merdeka” dibelakang kata “berdaulat” artinya, yang diusulkan oleh Delegasi Indonesia adalah agar NIS akan menjadi negara berdaulat. Lebih lanjut ia menerangkan bahwa selama perundingan Delegasi Belanda berkeberatan atas perubahan itu, tetapi setelah dibicarakan antara mereka sendiri, mereka akhirnya dapat menyetujui usul pihak Indonesia.

Van Mook tidak mengutarakan bahwa masih ada soal lain yang belum dipecahkan, yakni perwakilan Republik Indonesia diluar negri. Tetapi ia kemudian segera menanyakan kepada Presiden apakah dengan diterimanya oleh pihak Belanda perubahan “merdeka” menjadi “berdaulat” Presiden dapat menyetujui Rancangan Perjanjian seluruhnya. Atas pernyataan itu Presiden menjawab dengan nada antusias bahwa ia dapat menyetujuinya.

AK Gani dan Amir Sjarifudin segera melaporkan kepada Sjahrir sangat menyesalkan bahwa presiden sudah menyetujui Rancangan Perjanjian Linggajati, padahal soal perwakilan Republik di luar negeri belum diputuskan. Tetapi Sjahrir tunduk pada keputusan Presiden. Maka waktu Schermerhorn datang dan mengusulkan untuk diadakan rapat pleno dan diketuai Killearn, Sjahrir pun menyetujuinya rapat pleno diadakan pada pukul 10.30 malam dengan Killear sebagai ketua rapat yang menyatakan kegembiraannya atas tercapainya kesepakatan kedua Delegasi.

Hari berikutnya tanggal 13 November, diadakan rapat antara kedua Delegasi. Sebelumnya Sjahrir telah bertemu dengan Presiden Soekarno yang tampak santai. Ia hanya mengusulkan agar dimasukan dalam rancangan perjanjian satu pasal yakni pasal mengenai arbitrase, yang diterima oleh Schermerhorn. Dengan dimasukannya pasal arbitrase terbukti pada dunia luar bahwa Republik Indonesia dan Negara Belanda sederajat. Komisi Jenderal kemudian berangkat ke Jakarta.

Pada tanggal 15 November diadakan rapat kedua Delegasi di Istana Rijswijk. Dalam rapat itu dimasukan pasal 17 mengenai arbitrase. Sorenya naskah dalam bahasa Belanda diparaf di rumah Sjahrir dan pada tanggal 18 diparaf naskah bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

VI. PRO DAN KONTRA DI KALANGAN MASYARAKAT INDONESIA

Perjanjian Linggajati menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia, contohnya beberapa partai seperti Partai Masyumi, PNI, Partai Rakyat Indonesia, dan Partai Rakyat Jelata. Partai-partai tersebut menyatakan bahwa perjanjian itu adalah bukti lemahnya pemerintahan Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan negara Indonesia. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 6/1946, dimana bertujuan menambah anggota Komite Nasional Indonesia Pusat agar pemerintah mendapat suara untuk mendukung perundingan Linggajati.

VII. PELANGGARAN PERJANJIAN

Pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan mulus. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jendral H.J. van Mook akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini, dan pada tanggal 21 Juli 1947, meletuslah Agresi Militer Belanda I. Hal ini merupakan akibat dari perbedaan penafsiran antara Indonesia dan Belanda.

B. PERUNDINGAN RENVILLEM

USS RENVILLE

I. AGRESI MILITER I

Pada tanggal 27 Mei 1947, Belanda mengirimkan Nota Ultimatum, yang harus dijawab dalam 14 hari, yang berisi:

  1. Membentuk pemerintahan ad interim bersama;
  2. Mengeluarkan uang bersama dan mendirikan lembaga devisa bersama;
  3. Republik Indonesia harus mengirimkan beras untuk rakyat di daerahdaerah yang diduduki Belanda;
  4. Menyelenggarakan keamanan dan ketertiban bersama, termasuk daerah daerah Republik yang memerlukan bantuan Belanda (gendarmerie bersama); dan
  5. Menyelenggarakan penilikan bersama atas impor dan ekspor

Perdana Menteri Sjahrir menyatakan kesediaan untuk mengakui kedaulatan Belanda selama masa peralihan, tetapi menolak gendarmerie bersama. Jawaban ini mendapatkan reaksi keras dari kalangan parpol-parpol di Republik.

Ketika jawaban yang memuaskan tidak kunjung tiba, Belanda terus “mengembalikan ketertiban” dengan “tindakan kepolisian”. Pada tanggal 20 Juli 1947 tengah malam (tepatnya 21 Juli 1947) mulailah pihak Belanda melancarkan ‘aksi polisionil’ mereka yang pertama.

Aksi Belanda ini sudah sangat diperhitungkan sekali dimana mereka telah menempatkan pasukan-pasukannya di tempat yang strategis. Pasukan yang bergerak dari Jakarta dan Bandung untuk menduduki Jawa Barat (tidak termasuk Banten), dan dari Surabaya untuk menduduki Madura dan Ujung Timur. Gerakan-gerakan pasukan yang lebih kecil mengamankan wilayah Semarang. Dengan demikian, Belanda menguasai semua pelabuhan perairan-dalam di Jawa Di Sumatera, perkebunan-perkebunan di sekitar Medan, instalasi- instalasi minyak dan batubara di sekitar Palembang, dan daerah Padang diamankan. Melihat aksi Belanda yang tidak mematuhi perjanjian Linggajati membuat Sjahrir bingung dan putus asa, maka pada bulan Juli 1947 dengan terpaksa mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Perdana Menteri, karena sebelumnya dia sangat menyetujui tuntutan Belanda dalam menyelesaikan konflik antara pemerintah RI dengan Belanda.

Menghadapi aksi Belanda ini, bagi pasukan Republik hanya bisa bergerak mundur dalam kebingungan dan hanya menghancurkan apa yang dapat mereka hancurkan. Dan bagi Belanda, setelah melihat keberhasilan dalam aksi ini menimbulkan keinginan untuk melanjutkan aksinya kembali. Beberapa orang Belanda, termasuk van Mook, berkeinginan merebut Yogyakarta dan membentuk suatu pemerintahan Republik yang lebih lunak, tetapi pihak Amerika dan Inggris yang menjadi sekutunya tidak menyukai ‘aksi polisional’ tersebut serta menggiring Belanda untuk segera menghentikan penaklukan sepenuhnya terhadap Republik.

Setelah terjadinya Agresi Militer Belanda I pada bulan Juli, pengganti Sjahrir adalah Amir Syarifudin yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Dalam kapasitasnya sebagai Perdana Menteri, dia menggaet anggota PSII yang dulu untuk duduk dalam Kabinetnya. Termasuk menawarkan kepada S.M. Kartosoewirjo untuk turut serta duduk dalam kabinetnya menjadi Wakil Menteri Pertahanan kedua. Seperti yang dijelaskan dalam sepucuk suratnya kepada Soekarno dan Amir Syarifudin, dia menolak kursi menteri karena “ia belum terlibat dalam PSII dan masih merasa terikat kepada Masyumi”.

S.M. Kartosoewirjo menolak tawaran itu bukan semata-mata karena loyalitasnya kepada Masyumi. Penolakan itu juga ditimbulkan oleh keinginannya untuk menarik diri dari gelanggang politik pusat. Akibat menyaksikan kondisi politik yang tidak menguntungkan bagi Indonesia disebabkan berbagai perjanjian yang diadakan pemerintah RI dengan Belanda. Di samping itu Kartosoewirjo tidak menyukai arah politik Amir Syarifudin yang kekiri-kirian. Kalau dilihat dari sepak terjang Amir Syarifudin selama manggung di percaturan politik nasional dengan menjadi Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan sangat jelas terlihat bahwa Amir Syarifudin ingin membawa politik Indonesia ke arah Komunis.

II. PERUNDINGAN RENVILLE

Atas usulan KTN pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948 dilaksanakan perundingan antara Indonesia dan Belanada di atas kapal Renville yang sedang berlabuh di Jakarta. Delegasi Indonesia terdiri atas perdana menteri Amir Syarifudin, Ali Sastroamijoyo, Dr. Tjoa Sik Len, Moh. Roem, Haji Agus Salim, Narsun dan Ir. Juanda. Delegasi Belanda terdiri dari Abdulkadir Widjojoatmojo, Jhr. Van Vredeburgh, Dr. Soumukil, Pangran Kartanagara dan Zulkarnain. Ternyata wakil-wakil Belanda hampir semua berasala dari bangsa Indonesia sendiri yang pro Belanda. Dengan demikian Belanda tetap melakukan politik adu domba agar Indonesia mudah dikuasainya. Tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948 berlangsung konferensi di atas kapal perang Amerika Serikat, Renville, ternyata menghasilkan persetujuan lain, yang bisa diterima oleh yang kedua belah pihak yang berselisih. Akan terjadi perdamaian yang mempersiapkan berdirinya zone demiliterisasi Indonesia Serikat akan didirikan, tetapi atas garis yang berbeda dari persetujuan Linggajati, karena plebisit akan diadakan untuk menentukan apakah berbagai kelompok di pulau-pulau besar ingin bergabung dengan Republik atau beberapa bagian dari federasi yang direncanakan Kedaulatan Belanda akan tetap atas Indonesia sampai diserahkan pada Indonesia Serikat.

Setelah selesai perdebatan dari tanggal 8 Desember 1947 sampai dengan 17 Januari 1948 maka diperoleh hasil persetujuan damai yang disebut Perjanjian Renville. Pokok-poko isi perjanjian Renville, antara lain sebagai berikut :

  1. Belanda tetap berdaulat atas seluruh wilayah Indonesia samapi kedaulatan Indonesia diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat yang segera terbentuk.
  2. Republik Indonesia Serikat mempunyai kedudukan yang sejajar dengan negara Belanda dalam uni Indonesia-Belanda.
  3. Republik Indonesia akan menjadi negara bagian dari RIS.
  4. Sebelum RIS terbentuk, Belanda dapat menyerahkan sebagain kekuasaannya kepada pemerintahan federal sementara.
  5. Pasukan republic Indonesia yang berda di derah kantong haruns ditarik ke daerah Republik Indonesia. Daerah kantong adalah daerah yang berada di belakang Garis Van Mook, yakni garis yang menghubungkan dua derah terdepan yang diduduki Belanda.

Perjanjian Renville ditandatangani kedua belah pihak pada tanggal 17 Januari 1948. adapun kerugian yang diderita Indonesia dengan penandatanganan perjanjian Renville adalah sebagai berikut :

  1. Indonesia terpaksa menyetujui dibentuknya negara Indonesia Serikat melalaui masa peralihan.
  2. Indonesia kehilangan sebagaian daerah kekuasaannya karena grais Van Mook terpaksa harus diakui sebagai daerah kekuasaan Belanda.
  3. Pihak republik Indonesia harus menarik seluruh pasukanya yang berda di derah kekuasaan Belanda dan kantong-kantong gerilya masuk ke daerah republic Indonesia.

Penandatanganan naskah perjanjian Renville menimbulkan akibat buruk bagi pemerinthan republik Indonesia, antra lain sebagai berikut:

  1. Wilayah Republik Indonesia menjadi makin sempit dan dikururung oleh daerah-daerah kekuasaan belanda.
  2. Timbulnya reaksi kekerasan dikalangan para pemimpin republic Indonesia yang mengakibatkan jatuhnya cabinet Amir Syarifuddin karena dianggap menjual negara kepada Belanda.
  3. Perekonomian Indonesia diblokade secara ketata oleh Belanda.
  4. Indonesia terpaksa harus menarik mundur kesatuan-kesatuan militernya dari daerah-daerah gerilya untuk kemudian hijrah ke wilayah Republik Indonesia yang berdekatan.
  5. Dalam usaha memecah belah Negara kesatuan republic Indonesia, Belanda membentuk negara-negara boneka, seperti; negara Borneo Barat, Negara Madura, Negara Sumatera Timur, dan Negara jawa Timut. Negara boneka tersebut tergabung dalam BFO (Bijeenkomstvoor Federal Overslag).

Pada tanggal 19 Januari ditandatangani persetujuan Renville Wilayah Republik selama masa peralihan sampai penyelesaian akhir dicapai, bahkan lebih terbatas lagi ketimbang persetujuan Linggajati : hanya meliputi sebagian kecil Jawa Tengah (Jogja dan delapan Keresidenan) dan ujung barat pulau Jawa -Banten tetap daerah Republik Plebisit akan diselenggarakan untuk menentukan masa depan wilayah yang baru diperoleh Belanda lewat aksi militer. Perdana menteri Belanda menjelaskan mengapa persetujuan itu ditandatangani agar Belanda tidak “menimbulkan rasa benci Amerika”.

Sedikit banyak, ini merupakan ulangan dari apa yang terjadi selama dan sesudah perundingan Linggajati. Seperti melalui persetujuan Linggajati, melalui perundingan Renville, Soekarno dan Hatta dijadikan lambang kemerdekaan Indonesia dan persatuan Yogyakarta hidup lebih lama, jantung Republik terus berdenyut. Ini kembali merupakan inti keuntungan Seperti sesudah persetujuan Linggajati, pribadi lain yang jauh dari pusat kembali diidentifikasi dengan persetujuan -dulu Perdana Menteri Sjahrir, kini Perdana Menteri Amir- yang dianggap langsung bertanggung jawab jika sesuatu salah atau dianggap salah.

III. RUNTUHNYA KABINET AMIR DAN NAIKNYA HATTA SEBAGAI PERDANA MENTERI

Dari adanya Agresi Militer I dengan hasil diadakannya Perjanjian Renville menyebabkan jatuhnya Kabinet Amir. Seluruh anggota yang tergabung dalam kabinetnya yang terdiri dari anggota PNI dan Masyumi meletakkan jabatan ketika Perjanjian Renville ditandatangani, disusul kemudian Amir sendiri meletakkan jabatannya sebagai Perdana Menteri pada tanggal 23 Januari 1948. Dengan pengunduran dirinya ini dia mungkin mengharapkan akan tampilnya kabinet baru yang beraliran komunis untuk menggantikan posisinya. Harapan itu menjadi buyar ketika Soekarno berpaling ke arah lain dengan menunjuk Hatta untuk memimpin suatu ‘kabinet presidentil’ darurat (1948-1949), dimana seluruh pertanggungjawabannya dilaporkan kepada Soekarno sebagai Presiden.

Dengan terpilihnya Hatta, dia menunjuk para anggota yang duduk dalam kabinetnya mengambil dari golongan tengah, terutama orang-orang PNI, Masyumi, dan tokoh-tokoh yang tidak berpartai. Amir dan kelompoknya dari sayap kiri kini menjadi pihak oposisi. Dengan mengambil sikap sebagai oposisi tersebut membuat para pengikut Sjahrir mempertegas perpecahan mereka dengan pengikut-pengikut Amir dengan membentuk partai tersendiri yaitu Partai Sosialis Indonesia (PSI), pada bulan Februari 1948, dan sekaligus memberikan dukungannya kepada pemerintah Hatta.

Memang runtuhnya Amir datang bahkan lebih cepat ketimbang Sjahrir, enam bulan lebih dulu Amir segera dituduh -kembali khususnya oleh Masyumi dan kemudian Partai Nasional Indonesia- terlalu banyak memenuhi keinginan pihak asing. Hanya empat hari sesudah Perjanjian Renville ditandatangani, pada tanggal 23 Januari 1948, Amir Syarifudin dan seluruh kabinetnya berhenti. Kabinet baru dibentuk dan susunannya diumumkan tanggal 29 Januari 1948. Hatta menjadi Perdana Menteri sekaligus tetap memangku jabatan sebagai Wakil Presiden.

Tampaknya kini lebih sedikit jalan keluar bagi Amir dibanding dengan Sjahrir sesudah Perundingan Linggajati; dan lebih banyak penghinaan. Beberapa hari sesudah Amir berhenti, di awal Februari 1948, Hatta membawa Amir dan beberapa pejabat Republik lainnya mengelilingi Provinsi. Amir diharapkan menjelaskan Perjanjian Renville. Pada rapat raksasa di Bukittinggi, Sumatra Barat, di kota kelahiran Hatta -dan rupanya diatur sebagai tempat berhenti terpenting selama perjalanan- Hatta berbicara tentang kegigihan Republik, dan pidatonya disambut dengan hangat sekali.

Kemudian Amir naik mimbar, dan seperti diuraikan Hatta kemudian: “Dia tampak bingung, seolah-olah nyaris tidak mengetahui apa ayang harus dikatakannya. Dia merasa bahwa orang rakyat Bukittinggi tidak menyenanginya, khususnya dalam hubungan persetujuan dengan Belanda. Ketika dia meninggalkan mimbar, hampir tidak ada yang bertepuk tangan”

Menurut peserta lain: “Wajah Amir kelihatannya seperti orang yang sudah tidak berarti”. Sjahrir juga diundang ke rapat Bukittinggi ini; dia datang dari Singapura dan berpidato. Menurut Leon Salim -kader lama Sjahrir- “Sjahrir juga kelihatan capai dan jarang tersenyum”. Menurut kata-kata saksi lain, “Seolah-olah ada yang membeku dalam wajah Sjahrir” dan ketika gilirannya berbicara “Dia hanya mengangkat tangannya dengan memberi salam Merdeka dan mundur”. Hatta kemudian juga menulis dengan singkat tentang pidato Sjahrir: “Pidatonya pendek”. Dipermalukan seperti ini, secara psikologis amat mungkin menjadi bara dendam yang menyulut Amir untuk memberontak di kemudian hari.

Perjanjian Renville tidak lebih baik daripada perundingan di Linggajati. Kedua belah pihak menuduh masing-masing melanggar perdamaian, dan Indonesia menuduh Belanda mendirikan blokade dengan maksud memaksanya menyerah. Bulan Juli 1948, Komisi Jasa-jasa Baik, yang masih ada di tempat mengawasi pelaksanaan persetujuan itu, melaporkan bahwa Indonesia mengeluh akan gencatan senjata yang berulang-ulang.


 

SEJARAH SINGKAT KONFERENSI ASIA AFRIKA

1.1 Latar Belakang

Berakhirnya Perang Dunia II pada bulan Agustus 1945, tidak berarti berakhir pula situasi permusuhan di antara bangsa-bangsa di dunia dan tercipta perdamaian dan keamanan. Ternyata di beberapa pelosok dunia, terutama di belahan bumi Asia Afrika, masih ada masalah dan muncul masalah baru yang mengakibatkan permusuhan yang terus berlangsung, bahkan pada tingkat perang terbuka, seperti di Jazirah Korea, Indo Cina, Palestina, Afrika Selatan, Afrika Utara.

Masalah-masalah tersebut sebagian disebabkan oleh lahirnya dua blok kekuatan yang bertentangan secara ideologi maupun kepentingan, yaitu Blok Barat dan Blok Timur. Blok Barat dipimpin oleh Amerika Serikat dan Blok Timur dipimpin oleh Uni Sovyet. Tiap-tiap blok berusaha menarik negara-negara di Asia dan Afrika agar menjadi pendukung mereka. Hal ini mengakibatkan tetap hidupnya dan bahkan tumbuhnya suasana permusuhan yang terselubung di antara kedua blok itu dan pendukungnya. Suasana permusuhan tersebut dikenal dengan sebutan “perang dingin”.

Timbulnya pergolakan dunia disebabkan pula oleh masih adanya penjajahan di bumi kita ini, terutama di belahan Asia dan Afrika. Memang sebelum tahun 1945, pada umumnya benua Asia dan Afrika merupakan daerah jajahan bangsa Barat dalam aneka bentuk. Tetapi sej ak tahun 1945, banyak daerah di Asia Afrika menjadi negara merdeka dan banyak pula yang masih berjuang bagi kemerdekaan negara dan bangsa mereka seperti Aljazair, Tunisia, dan Maroko di wilayah Afrika Utara; Vietnam di Indo Cina; dan di ujung selatan Afrika. Beberapa negara Asia Afrika yeng telah merdeka pun masih banyak yang menghadapi masalah-masalah sisa penjajahan seperti Indonesia tentang Irian Barat, India dan Pakistan tentang Kashmir, negara-negara Arab tentang Palestina. Sebagian bangsa Arab-Palestina terpaksa mengungsi, karena tanah air mereka diduduki secara paksa oleh pasukan Israel yang dibantu oleh Amerika Serikat.

Sementara itu bangsa-bangsa di dunia, terutama bangsa-bangsa Asia Afrika, sedang dilanda kekhawatiran akibat makin dikembangkannya pembuatan senjata nuklir yang bisa memusnahkan umat manusia. Situasi dalam negeri dibeberapa negara Asia Afrika yang telah merdeka pun masih terjadi konflik antar kelompok masyarakat sebagai akibat masa penjajahan (politik devide et impera) dan perang dingin antar blok dunia tersebut.

Walaupun pada masa itu telah ada badan internasional yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berfungsi menangani masalah¬masalah dunia, namun nyatanya badan ini belum berhasil menyelesaikan persoalan tersebut. Sedangkan kenyataannya, akibat yang ditimbulkan oleh masalah-masalah ini, sebagaian besar diderita oleh bangsa-bangsa di Asia Afrika. Keadaan itulah yang melatarbelakangi lahirnya gagasan untuk mengadakan Konferensi Asia Afrika.

1.2 Lahirnya Ide Konferensi

Keterangan Pemerintah Indonesia tentang politik luar negeri yang disampaikan oleh Perdana Menteri Mr. Ali Sastroamidjojo, di depan parlemen pada tanggal 25 Agustus 1953, menyatakan “Kerja sama dalam golongan negara-negara Asia Arab (Afrika) kami pandang penting benar, karena kami yakin, bahwa kerja sama erat antara negara-negara tersebut tentulah akan memperkuat usaha ke arah tercapainya perdamaian dunia yang kekal. Kerja sama antara negara-negara Asia Afrika tersebut adalah sesuai benar dengan aturan-aturan dalam PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) yang menyenangi kerja sama kedaerahan (regional arrangements). Lain dari itu negara¬negara itu pada umumnya memang mempunyai pendirian-pendirian yang sama dalam beberapa soal di lapangan internasional, jadi mempunyai dasar sama (commonground) untuk mengadakan golongan yang khusus. Dari sebab itu kerja sama tersebut akan kami lanjutkan dan pererat”. Bunyi pernyataan tersebut mencerminkan ide dan kehendak Pemerintah Indonesia untuk mempererat kerja sama di antara negara¬negara Asia Afrika.

Pada awal tahun 1954, Perdana Menteri Ceylon (Srilanka) Sir John Kotelawala mengundang para Perdana Menteri dari Birma (U Nu), India (Jawaharlal Nehru), Indonesia (Ali Sastroamidjojo), dan Pakistan (Mohammed Ali) dengan maksud mengadakan suatu pertemuan infor¬mal di negaranya. Undangan tersebut diterima baik oleh semua pimpinan pemerintah negara yang diundang. Pertemuan yang kemudian disebut Konferensi Kolombo itu dilaksanakan pada tanggal 28 April sampai dengan 2 Mei 1954. Konferensi ini membicarakan masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama.

Yang menarik perhatian para peserta konferensi, diantaranya pertanyaan yang diajukan oleh Perdana Menteri Indonesia “Where do we stand now, we the peoples ofAsia, in this world of ours to day?” (“Dimana sekarang kita berdiri, bangsa Asia sedang berada di tengah-tengah persaingan dunia?”),

kemudian pertanyaan itu dijawab sendiri dengan menyatakan “We have now indeed arrived at the cross-roads of the history of mankind. It is therefore that we Prime Ministers of five Asian countries are meeting here to discuss those crucial problems of the peoples we represent. There are the very problems which urge Indonesia to propose that another conference be convened wider in scope, between the African andAsian nations. Iam convinced that the problems are not only convened to the Asian countries represented here but also are of equal importance to the African and other Asian countries”. (“Kita sekarang berada dipersimpangan jalan sejarah umat manusia. Oleh karena itu kita lima Perdana Menteri negara-negara Asia bertemu di sini untuk membicarakan masalah-masalah yang krusial yang sedang dihadapi oleh masyarakat yang kita wakili. Ada beberapa hal yang mendorong Indonesia mengajukan usulan untuk mengadakan pertemuan lain yang lebih luas, antara negara-negara Afrika dan Asia. Saya percaya bahwa masalah-masalah itu tidak hanya terjadi di negara-negara Asia yang terwakili di sini, tetapi juga sama pentingnya bagi negara-negara di Afrika dan Asia lainnya”).

Pernyataan tersebut memberi arah kepada lahirnya Konferensi Asia Afrika.

Selanjutnya, soal perlunya Konferensi Asia Afrika diadakan, diajukan pula oleh Indonesia dalam sidang berikutnya. Usul itu akhirnya diterima oleh semua peserta konferensi, walaupun masih dalam suasana keraguan. Perdana Menteri Indonesia pergi ke Kolombo untuk memenuhi urndangan Perdana Menterl Srilanka dengan membawa bahan-bahan hasil perumusan Pemerintah Indonesia. Bahan-bahan tersebut merupakan hasil rapat dinas Kepala-kepala Perwakilan Indonesia di negara-negara Asia dan Afrika yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Mr. Sunario. Rapat dinas tersebut diadakan di Tugu (Bogor) pada tanggal 9 sampai dengan 22 Maret 1954.

Akhirnya, dalam pernyataan bersama pada akhir Konferensi Kolombo, dinyatakan bahwa para Perdana Menteri peserta konferensi membicarakan kehendak untuk mengadakan konferensi negara-negara Asia Afrika dan menyetujui usul agar Perdana Menteri Indonesia dapat menjejaki sampai dimana kemungkinannya mengadakan konferensi semacam itu.

1.3 Usaha-Usaha Persiapan Konferensi

Di atas telah diungkapkan bahwa Konferensi Kolombo menugaskan Indonesia agar menjejaki kemungkinan untuk diadakannya Konferensi Asia Afrika. Dalam rangka menunaikan tugas itu Pemerintah Indonesia melakukan pendekatan melalui saluran diplomatik kepada 18 negara Asia Afrika. Maksudnya, untuk mengetahui sejauh mana pendapat negara-negara tersebut terhadap ide mengadakan Konferensi Asia Afrika. Dalam pendekatan tersebut dijelaskan bahwa tujuan utama konferensi itu ialah untuk membicarakan kepentingan bersama bangsa-bangsa Asia Afrika pada saat itu, mendorong terciptanya perdamaian dunia, dan mempromosikan Indonesia sebagai tempat konferensi. Ternyata pada umumnya negara-negara yang dihubungi menyambut baik ide tersebut dan menyetujui Indonesia sebagai tuan rumahnya, walaupun dalam hal waktu dan peserta konferensi terdapat berbagai pendapat yang berbeda.

Pada tanggal 18 Agustus 1954, Perdana Menteri Jawaharlal Nehru dari India, melalui suratnya, mengingatkan Perdana Menteri Indonesia tentang perkembangan situasi dunia dewasa itu yang semakin gawat, sehubungan dengan adanya usul untuk mengadakan Konferensi Asia Afrika. Memang Perdana Menteri India dalam menerima usul itu masih disertai keraguan akan berhasil-tidaknya usul tersebut dilaksanakan. Barulah setelah kunjungan Perdana Menteri Indonesia pada tanggal 25 September 1954, beliau yakin benar akan pentingnya diadakan konferensi semacam itu, seperti tercermin dalam pernyataan bersama pada akhir kunjungan Perdana Menteri Indonesia
“The prime Ministers discussed also the proposal to have a conference of representatives of Asian and African countries and were agreed that a conference of this kind was desirable and world be helpful in promoting the cause of peace and a common approach to these problems. It should be held at an early date”.
(“Para Perdana Menteri telah membicarakan usulan untuk mengadakan sebuah konferensi yang mewakili negara-negara Asia dan Afrika serta menyetujui konferensi seperti ini sangat diperlukan dan akan membantu terciptanya perdamaian sekaligus pendekatan bersama ke arah masalah (yang dihadapi). Hendaknya konferensi ini diadakan selekas mungkin”).

Keyakinan serupa dinyatakan pula oleh Perdana Menteri Birma U Nu pada tanggal 28 September 1954. Dengan demikian, maka usaha-usaha penyelidikan atas kemungkinan diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika dianggap selesai dan berhasil serta usaha selanjutnya ialah mempersiapkan pelaksanaan konferensi itu.
Atas undangan Perdana Menteri Indonesia, para Perdana Menteri peserta Konferensi Kolombo (Birma, Srilanka, India, Indonesia, dan Pakistan) mengadakan konferensi di Bogor pada tanggal 28 dan 29 Desember 1954, yang dikenal dengan sebutan Konferensi Panca Negara. Konferensi ini membicarakan persiapan pelaksanaan Konferensi Asia Afrika.
Konferensi Bogor berhasil merumuskan kesepakatan bahwa Konferensi Asia Afrika diadakan atas penyelenggaraan bersama dan kelima negara peserta konferensi tersebut menjadi negara sponsornya.Undangan kepada negara-negara peserta disampaikan oleh Pemerintah Indonesia atas nama lima negara.

1.4 Tujuan Konferensi

Konferensi Bogor menghasilkan 4 (empat) tujuan pokok Konferensi Asia Afrika, yaitu

Untuk memajukan goodwill (kehendak yang luhur) dan kerja sama antara bangsa-bangsa Asia dan Afrika, untuk menjelajah serta memaj ukan kepentingan-kepentingan mereka, baik yang silih ganti maupun yang bersama, serta untuk menciptakan dan memajukan persahabatan serta perhubungan sebagai tetangga baik;
Untuk mempertimbangkan soal-soal serta hubungan-hubungan di lapangan sosial, ekonomi, dan kebudayaan negara yang diwakili;
Untuk mempertimbangkan soal-soal yang berupa kepentingan khusus bangsa-bangsa Asia dan Afrika, misalnya soal-soal yang mengenai kedaulatan nasional dan tentang masalah-masalah rasialisme dan kolonialisme;
Untuk meninjau kedudukan Asia dan Afrika, serta rakyat¬rakyatnya di dalam dunia dewasa ini serta sumbangan yang dapat mereka berikan guna memajukan perdamaian serta kerja sama di dunia.

1.5 Peserta dan Waktu Konferensi

Negara-negara yang diundang disetujui berjumlah 25 negara, yaitu : Afganistan, Kamboja, Federasi Afrika Tengah, Republik Rakyat Tiongkok (China), Mesir, Ethiopia, Pantai Emas (Gold Coast), Iran, Irak, Jepang, Yordania, Laos, Lebanon, Liberia, Libya, Nepal, Filipina, Saudi Arabia, Sudan, Syria, Thailand (Muang Thai), Turki, Republik Demokrasi Viet-nam (Viet-nam Utara), Viet-nam Selatan, dan Yaman. Waktu konferensi ditetapkan pada minggu terakhir April 1955.

Mengingat negara-negara yang akan di undang mempunyai politik luar negeri serta sistem politik dan sosial yang berbeda-beda, Konferensi Bogor menentukan bahwa menerima undangan untuk turut dalam Konferensi Asia Afrika tidak berarti bahwa negara peserta tersebut akan berubah atau dianggap berubah pendiriannya mengenai status dari negara-negara lain. Konferensi menjunjung tinggi pula azas bahwa bentuk pemerintahan atau cara hidup sesuatu negara sekali¬sekali tidak akan dapat dicampuri oleh negara lain. Maksud utama konferensi ialah supaya negara-negara peserta menjadi lebih saling mengetahui pendirian mereka masing-masing.

1.6 Struktur Organisasi Panitia Pelaksana

Dalam persiapan pelaksanaan Konferensi Asia Afrika, Indonesia membentuk sekretariat konferensi yang diwakili oleh negara-negara penyelenggara.

Guna mewujudkan keputusan-keputusan Konferensi Bogor, segera dibentuk Sekretariat Bersama (Joint Secretariat) oleh lima negara penyelenggara. Indonesia diwakili oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Roeslan Abdul Gani yang juga menjadi ketua badan itu, dan 4 (empat) negara lainnya diwakili oleh Kepala¬kepala Perwakilan mereka masing-masing di Jakarta, yaitu U Mya Sein dari Birma, M. Saravanamuttu dari Srilanka, B.F.H.B. Tyobji dari India, dan Choudhri Khaliquzzaman dari Pakistan. Di dalam Sekretariat Bersama itu terdapat 10 (sepuluh) orang staf yang melaksanakan pekerjaan sehari-hari, terdiri atas 2 (dua) orang dari Birma, seorang dari Srilanka, 2 (dua) orang dari India, 4 (empat) orang dari Indonesia, dan seorang dari Pakistan. Selain itu terdapat pula 4 (empat) komite terdiri atas Komite Politik, Komite Ekonomi, Komite Sosial, Komite Kebudayaan. Selain itu, ada pula panitia yang menangani bidang¬bidang : keuangan, perlengkapan, dan pers.

Pemerintah Indonesia sendiri pada tanggal 11 Januari 1955 membentuk Panitia Interdepartemental (Interdepartemental Committee) yang diketuai oleh Sekretaris Jenderal SekretariatBersama dengan anggota-anggota dan penasehatnya berasal dari berbagai departemen guna membantu persiapan-persiapan konferensi itu. Di Bandung, tempat diadakannya konferensi, dibentuk Panitia Setempat (Local Committee) pada tanggal 3 Januari 1955 dengan ketuanya Sanusi Hardjadinata, Gubernur Jawa Barat. Panitia Setempat bertugas mempersiapkan dan melayani soal-soal yang bertalian dengan akomodasi, logistik, transport, kesehatan, komunikasi, keamanan, hiburan, protokol, penerangan, dan lain-lain.

DIAGRAM ORGANISASI KONPERENSI ASIA AFRIKA

Pemerintah I 25 Negara Peserta I
Republik Indonesia
I Sekretaris Bersama I
I Protokol I
Panitia
Interdepartmental Panitia Lokal di Jakarta – Bandung

Gedung Concordia dan Gedung Dana Pensiun dipersiapkan sebagai tempat sidang-sidang konferensi. Hotel Homann, Hotel Preanger, dan 12 (dua belas) hotel lainnya serta perumahan perorangan dan pemerintah dipersiapkan pula sebagai tempat menginap para tamu yang berjumlah 1300 orang. Keperluan transport dilayani oleh 143 mobil, 30 taksi, 20 bus, dengan jumlah 230 orang sopir dan 350 ton bensin tiap hari serta cadangan 175 ton bensin.

Dalam kesempatan memeriksa persiapan-persiapan terakhir di Bandung pada tanggal 17 April 1955, Presiden RI Soekarno meresmikan penggantian nama Gedung Concordia menjadi Gedung Merdeka, Gedung Dana Pensiun menjadi Gedung Dwi Warna, dan sebagian Jalan Raya Timur menjadi Jalan Asia Afrika. Penggantian nama tersebut dimaksudkan untuk lebih menyemarakkan konferensi dan menciptakan suasana konferensi yang sesuai dengan tujuan konferensi.

Pada tanggal 15 Januari 1955, surat undangan Konferensi Asia Afrika dikirimkan kepada kepala pemerintahan 25 (dua puluh lima) negara Asia dan Afrika. Dari seluruh negara yang diundang hanya satu negara yang menolak undangan itu, yaitu Federasi Afrika Tengah (Central African Federation), karena memang negara itu masih dikuasai oleh orang-orang bekas penjajahnya. Sedangkan 24 (dua puluh empat) negara lainnya menerima baik undangan itu, meskipun pada mulanya ada negara yang masih ragu-ragu. Sebagian besar delegasi peserta konferensi tiba di Bandung lewat Jakarta pada tanggal 16 April 1955.

1.7 Pelaksanaan Konferensi

Pada hari Senin 18 April 1955, sejak fajar menyingsing telah tampak kesibukan di Kota Bandung untuk menyambut pembukaan Konferensi Asia Afrika. Sejak pukul 07.00 WIB kedua tepi sepanjang Jalan Asia Afrika dari mulai depan Hotel Preanger sampai dengan kantor pos, penuh sesak oleh rakyat yang ingin menyambut dan menyaksikan para tamu dari berbagai negara. Sementara para petugas keamanan yang terdiri dari tentara dan polisi telah siap di tempat tugas mereka untuk menjaga keamanan dan ketertiban.

Sekitar pukul 08.30 WIB, para delegasi dari berbagai negara berjalan meninggalkan Hotel Homann dan Hotel Preanger menuju Gedung Merdeka secara berkelompok untuk menghadiri pembukaan Konferensi Asia Afrika. Banyak di antara mereka memakai pakaian nasional masing-masing yang beraneka corak dan wama. Mereka disambut hangat oleh rakyat yang berderet disepanjang Jalan Asia Afrika dengan tepuk tangan dan sorak sorai riang gembira. Perjalanan para delegasi dari Hotel Homann dan Hotel Preanger ini kemudian dikenal dengan nama Langkah Bersejarah (The Bandung Walks). Kira-kira pukul 09.00 WIB, semua delegasi masuk ke dalam Gedung Merdeka.

Tak lama kemudian rombongan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta, tiba di depan Gedung Merdeka dan disambut oleh rakyat dengan sorak-sorai dan pekik “merdeka”. Di depan pintu gerbang Gedung Merdeka kedua pucuk pimpinan pemerintah Indonesia itu disambut oleh lima Perdana Menteri negara sponsor. Setelah diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia : “Indonesia Raya”, maka Presiden RI Ir. Soekarno mengucapkan pidato pembukaan yang berjudul “LET A NEW ASIA AND NEW AFRICA BE BORN” (Lahirlah Asia Baru dan Afrika Baru) pada pukul 10.20 WIB.

Dalam kesempatan tersebut Presiden RI Ir. Soekarno menyatakan bahwa kita, peserta konferensi, berasal dari kebangsaan yang berlainan, begitu pula latar belakang sosial dan budaya, agama, sistem politik, bahkan warna kulit pun berbeda-beda. Meskipun demikian, kita dapat bersatu, dipersatukan oleh pengalaman pahit yang sama akibat kolonialisme, oleh ketetapan hati yang sama dalam usaha mempertahankan dan memperkokoh perdamaian dunia. Pada bagian akhir pidatonya beliau mengatakan
“I hope that it will give evidence of the fact that we, Asian and African leaders, understand that Asia and Africa can prosper only when they are united, and that even the safety of the world at large can not be safeguarded without a united Asia-Africa. I hope that it conference will give guidance to mankind, will point out to mankind the way which it must take to attain safety and peace. I hope that it will give evidence that Asia and Africa have been reborn, that a New Asia and New Africa have been born !”
(“Saya berharap konferensi ini akan menegaskan kenyataan, bahwa kita, pemimpin pemimpin Asia dan Afrika, mengerti bahwa Asia dan Afrika hanya dapat menjadi sejahtera, apabila mereka bersatu, dan bahkan keamanan seluruh dunia tanpa persatuan Asia-Afrika tidak akan terjamin. Saya harap konferensi ini akan memberikan pedoman kepada umat manusia, akan menunjukkan kepada umat manusia jalan yang harus ditempuhnya untuk mencapai keselamatan dan perdamaian. Saya berharap, bahwa akan menjadi kenyataan, bahwa Asia dan Afrika telah lahir kembali. Ya, lebih dari itu, bahwa Asia Baru dan Afrika Baru telah lahir!”)

Pidato Presiden RI Ir. Soekarno berhasil menarik perhatian, mempesona, dan mempengaruhi hadirin, terbukti dengan adanya usul Perdana Menteri India yang didukung oleh semua peserta konferensi untuk mengirimkan pesan ucapan terimakasih kepada Presiden atas pidato pembukaannya.

Pada pukul 10.45 WIB., Presiden RI Ir. Soekarno mengakhiri pidatonya, dan selanjutnya bersama rombongan meninggalkan ruangan. Perdana Menteri Indonesia, sebagai pimpinan sidang sementara, membuka sidang kembali. Atas usul Ketua Delegasi Mesir (Perdana Menteri Gamal Abdel Nasser) yang kemudian disetujui oleh pimpinan delegasi-delegasi : Republik Rakyat Cina, Yordania, dan Filipina, serta karena tidak ada calon lain yang diusulkan, maka secara aklamasi Perdana Menteri Indonesia terpilih sebagai ketua konferensi. Selain itu, Ketua Sekretariat Bersama Konferensi, Roeslan Abdulgani dipilih sebagai Sekretaris Jenderal Konferensi.

Kelancaran pemilihan pimpinan konferensi dan acara-acara sidang selanjutnya dimungkinkan oleh adanya pertemuan informal terlebih dahulu di antara para pimpinan delegasi negara sponsor dan negara peserta sebelum konferensi dimulai (16 dan 17 April 1955). Pertemuan tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan yang bertalian dengan prosedur acara, pimpinan konferensi, dan lain-lain yang dipandang perlu. Beberapa kesepakatan itu antara lain bahwa prosedur dan acara konferensi ditempuh dengan sesederhana mungkin.

Dalam memutuskan sesuatu akan ditempuh sistem musyawarah dan mufakat (sistem konsensus) dan untuk menghemat waktu tidak diadakan pidato sambutan delegasi. Perdana Menteri Indonesia akan dipilih sebagai ketua konferensi. Sidang konferensi terdiri atas sidang terbuka untuk umum dan sidang tertutup hanya bagi peserta konferensi. Dibentuk tiga komite, yaitu Komite Politik, Komite Ekonomi, dan Komite Kebudayaan. Semua kesepakatan tersebut selanjutnya disetujui oleh sidang dan susunan pimpinan konferensi adalah sebagai berikut :
Ketua Konferensi : Mr. Ali Sastroamidjojo, Perdana Menteri Indonesia
Ketua Komite Politik Mr. Ali Sastroamidjojo, Perdana Menteri Indonesia
Ketua Komite Ekonomi : Prof. Ir. Roosseno,
Menteri Perekonomian Indonesia
Ketua Komite Kebudayaan : Mr. Moh. Yamin,
Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Indonesia

Dalam sidang-sidang selanjutnya muncul beberapa kesulitan yang bisa diduga sebelumnya. Kesulitan-kesulitan itu terutama terjadi dalam sidang-sidang Komite Politik. Perbedaan-perbedaan pandangan politik dan masalah-masalah yang dihadapi antara negara-negara Asia Afrika muncul ke permukaan, bahkan sampai pada tahap yang agak panas.
Namun berkat sikap yang bijaksana dari pimpinan sidang serta hidupnya rasa toleransi dan kekeluargaan di antara peserta konferensi, maka jalan buntu selalu dapat dihindari dan pertemuan yang berlarut¬larut dapat diakhiri.

Setelah melalui sidang-sidang yang menegangkan dan melelahkan selama satu minggu, maka pada pukul 19.00 WIB. (terlambat dari yang direncanakan) tanggal 24 April 1955 Sidang Umum terakhir Konferensi Asia Afrika dibuka. Dalam Sidang Umum itu dibacakan oleh Sekretaris Jenderal Konferensi rumusan pemyataan dari tiap-tiap panitia sebagai hasil konferensi. Sidang Umum menyetujui seluruh pemyataan tersebut. Kemudian sidang dilanjutkan dengan pidato sambutan para ketua delegasi. Setelah itu, Ketua Konferensi menyampaikan pidato penutupan dan menyatakan bahwa Konferensi Asia Afrika ditutup.

Dalam komunike terakhir itu diantaranya dinyatakan bahwa Konferensi Asia Afrika telah meninjau soal-soal mengenai kepentingan bersama negara-negara Asia dan Afrika dan telah merundingkan cara-cara bagaimana rakyat negara-negara ini dapat bekerja sama dengan lebih erat di bidang ekonomi, kebudayaan, dan politik. Yang paling mashur dari hasil konferensi ini ialah apa yang kemudian dinamakan Dasa Sila Bandung, yaitu suatu pernyataan politik berisi prinsip-prinsip dasar dalam usaha memajukan perdamaian dan kerja sama dunia. Kesepuluh prinsip itu ialah :

Menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta azas-azas yang termuat dalam piagam PBB.
Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa-bangsa.
Mengakui persamaan semua suku-suku bangsa dan persamaan semua bangsa-bangsa besar maupun kecil.
Tidak melakukan intervensi atau campur tangan dalam soal soal dalam negeri negara lain.
Menghormati hak tiap-tiap bangsa untuk mempertahankan diri sendiri secara sendirian atau secara kolektif, yang sesuai dengan Piagam PBB.
a. Tidak mempergunakan peraturan-peraturan dari pertaha nan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus dari salah satu dari negara-negara besar.
b. Tidak melakukan tekanan terhadap negara lain.
Tidak melakukan tindakan-tindakan atau ancaman agresi ataupun penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik sesuatu negara.
Menyelesaikan segala perselisihan-perselisihan internasional dengan jalan damai, seperti perundingan, persetujuan, arbitrase atau penyelesaian hakim atau pun lain-lain cara damai lagi menurut pilihan pihak-pihak yang bersangkutan, yang sesuai dengan Piagam PBB.
Memajukan kepentingan bersama dan kerja sama.
Menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasio-nal.

1.8 Penutup

Dalam penutup komunike terakhir dinyatakan bahwa Konferensi Asia Afrika menganjurkan supaya kelima negara penyelenggara mempertimbangkan untuk diadakan pertemuan berikutnya dari konferensi ini, dengan meminta pendapat negara-negara peserta lainnya. Tetapi usaha untuk mengadakan Konferensi Asia Afrika kedua selalu mengalami hambatan yang sulit diatasi. Tatkala usaha itu hampir terwujud (1964), tiba-tiba di negara tuan rumah (Aljazair) terjadi pergantian pemerintahan, sehingga konferensi itu tidak jadi.

Konferensi Asia Afrika di Bandung, telah berhasil menggalang persatuan dan kerja sama di antara negara-negara Asia dan Afrika, baik dalam menghadapi masalah internasional maupun masalah regional. Konferensi serupa bagi kalangan tertentu di Asia dan Afrika beberapa kali diadakan pula, seperti Konferensi Wartawan Asia Afrika, Konferensi Islam Asia Afrika, Konferensi Pengarang Asia Afrika, dan Konferensi Mahasiswa Asia Afrika.

Konferensi Asia Afrika telah membakar semangat dan menambah kekuatan moral para pejuang bangsa-bangsa Asia dan Afrika yang pada masa itu tengah memperjuangkan kemerdekaan tanah air mereka, sehingga kemudian lahirlah sejumlah negara merdeka di benua Asia dan Afrika. Semua itu menandakan bahwa cita-cita dan semangat Dasa Sila Bandung semakin merasuk ke dalam tubuh bangsa-bangsa Asia dan Afrika.

Jiwa Bandung dengan Dasa Silanya telah mengubah pandangan dunia tentang hubungan internasional. Bandung telah melahirkan faham Dunia Ketiga atau “Non-Aligned’ terhadap Dunia Pertamanya Washington dan Dunia Keduanya Moscow. Jiwa Bandung telah mengubah juga struktur Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Forum PBB bukan lagi forum eksklusif Barat atau Timur.

Sebagai penutup uraian singkat ini, dikutip bagian terakhir pidato penutupan Ketua Konferensi Asia Afrika sebagai berikut “May we continue on the way we have taken together and may the Bandung Conference stay as a beacon guiding the future progress of Asia and Africa”.

(“Semoga kita dapat meneruskan perjalanan kita di atas jalan yang telah kita pilih bersama-sama dan semoga Konferensi Bandung ini tetap tegak sebagai sebuah mercusuar yang membimbing kemajuan di masa depan dari Asia dan Afrika”).

Sumber: Panduan Museum Konperensi Asia Afrika, Departemen Luar Negeri RI Direktorat Jenderal Informasi, Diplomasi Publik, Dan Perjanjian Internasional Museum Konperensi Asia Afrika, 2004

Sumber : http://bandungheritage.org

 
Leave a comment

Posted by on December 23, 2011 in Sejarah Kemerdekaan

 

Kekuatan Raksasa Militer Indonesia 1960

1960-an, Era Presiden Sukarno.

kekuatan militer Indonesia adalah salah satu yang terbesar dan terkuat di dunia. Saat itu, bahkan kekuatan Belanda sudah tidak sebanding dengan Indonesia, dan Amerika sangat khawatir dengan perkembangan kekuatan militer kita yang didukung besar-besaran oleh teknologi terbaru Uni Sovyet. 1960, Belanda masih bercokol di Papua. Melihat kekuatan Republik Indonesia yang makin hebat, Belanda yang didukung Barat merancang muslihat untuk membentuk negara boneka yang seakan-akan merdeka, tapi masih dibawah kendali Belanda.

Presiden Sukarno segera mengambil tindakan ekstrim, tujuannya, merebut kembali Papua. Sukarno segera mengeluarkan maklumat “Trikora” di Yogyakarta, dan isinya adalah:

1. Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan kolonial Belanda.
2. Kibarkan Sang Saka Merah Putih di seluruh Irian Barat
3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum, mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air bangsa.

Berkat kedekatan Indonesia dengan Sovyet, maka Indonesia mendapatkan bantuan besar-besaran kekuatan armada laut dan udara militer termaju di dunia dengan nilai raksasa, US$ 2.5 milyar. Saat ini, kekuatan militer Indonesia menjadi yang terkuat di seluruh belahan bumi selatan.

Kekuatan utama Indonesia di saat Trikora itu adalah salahsatu kapal perang terbesar dan tercepat di dunia buatan Sovyet dari kelas Sverdlov, dengan 12 meriam raksasa kaliber 6 inchi. Ini adalah KRI Irian, dengan bobot raksasa 16.640 ton dengan awak sebesar 1270 orang termasuk 60 perwira. Sovyet, tidak pernah sekalipun memberikan kapal sekuat ini pada bangsa lain manapun, kecuali Indonesia. (kapal-kapal terbaru Indonesia sekarang dari kelas Sigma hanya berbobot 1600 ton). Angkatan udara Indonesia juga menjadi salahsatu armada udara paling mematikan di dunia, yang terdiri dari lebih dari 100 pesawat tercanggih saat itu. Armada ini terdiri dari :

1. 20 pesawat pemburu supersonic MiG-21 Fishbed.
2. 30 pesawat MiG-15.
3. 49 pesawat tempur high-subsonic MiG-17.
4. 10 pesawat supersonic MiG-19.

Pesawat MiG-21 Fishbed adalah salahsatu pesawat supersonic tercanggih di dunia, yang telah mampu terbang dengan kecepatan mencapai Mach 2. Pesawat ini bahkan lebih hebat dari pesawat tercanggih Amerika saat itu, pesawat supersonic F-104 Starfighter dan F-5 Tiger. Sementara Belanda masih mengandalkan pesawat-pesawat peninggalan Perang Dunia II seperti P-51 Mustang.

Sebagai catatan, kedahsyatan pesawat-pesawat MiG-21 dan MiG-17 di Perang Vietnam sampai mendorong Amerika mendirikan United States Navy Strike Fighter Tactics Instructor, pusat latihan pilot-pilot terbaik yang dikenal dengan nama TOP GUN.

Indonesia juga memiliki armada 26 pembom jarak jauh strategis Tu-16 Tupolev (Badger A dan B). Ini membuat Indonesia menjadi salahsatu dari hanya 4 bangsa di dunia yang mempunyai pembom strategis, yaitu Amerika, Rusia, dan Inggris. Pangkalannya terletak di Lapangan Udara Iswahyudi, Surabaya.

Bahkan China dan Australia pun belum memiliki pesawat pembom strategis seperti ini. Pembom ini juga dilengkapi berbagai peralatan elektronik canggih dan rudal khusus anti kapal perang AS-1 Kennel, yang daya ledaknya bisa dengan mudah menenggelamkan kapal-kapal tempur Barat.

Indonesia juga memiliki 12 kapal selam kelas Whiskey, puluhan kapal tempur kelas Corvette, 9 helikopter terbesar di dunia MI-6, 41 helikopter MI-4, berbagai pesawat pengangkut termasuk pesawat pengangkut berat Antonov An-12B. Total, Indonesia mempunyai 104 unit kapal tempur. Belum lagi ribuan senapan serbu terbaik saat itu dan masih menjadi legendaris sampai saat ini, AK-47.

Ini semua membuat Indonesia menjadi salasahtu kekuatan militer laut dan udara terkuat di dunia. Begitu hebat efeknya, sehingga Amerika di bawah pimpinan John F. Kennedy memaksa Belanda untuk segera keluar dari Papua, dan menyatakan dalam forum PBB bahwa peralihan kekuasaan di Papua, dari Belanda ke Indonesia adalah sesuatu yang bisa diterima.

sumber: kaskus.us

 
Leave a comment

Posted by on December 23, 2011 in Sejarah Kemerdekaan

 
 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.